Umar bin Khattab dan Kebijakan-Kebijakan Politiknya

A.D Rizka Maulia
Umar bin Khattab memiliki nama panjang Umar bin Al-Khattab bin Naufil bin Abd Al-Uzza bin Rabbah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adiy bin Ka’ab bin Luay bin Ghalib Al-Quraisy Al Adawi. Gelarnya adalah Al-Faruq yang artinya pembeda yang hak dan yang batil.[1]


Umar berasal dari suku yang dianggap mulia.[2] Beliau lahir selepas tahun gajah, yakni tahun ke-13 atau lebih tepatnya empat tahun sebelum nabi Muhammad lahir. Orang Quraisy menganggap Umar sebagai tokoh yang mulia serta penengah yang baik. Oleh sebab itu, beliau sering menjadi mediator saat perang diantara para suku yang berargumen.[3]

Sebelum Abu Bakar wafat, beliau berpesan agar pemimpin pemerintahan dapat digantikan oleh Umar bin Khattab, yang mana sebelumnya telah meminta saran dan persetujuan kepada sebagian tokoh masyarakat yang sempat menjenguknya ketika sakit dan mereka setuju atas keputusan Abu Bakar tersebut.[4]

Proses pengangkatan Umar bin Khattab juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil dari musyawarah, dikarenakan Abu Bakar juga meminta saran serta persetujuan terlebih dahulu kepada para sahabat dari kaum Muhajirin serta Anshar.[5] Kemudian, pada tahun 13 H Umar dinobatkan sebagai seorang khalifah setelah Abu Bakar.[6] Beliau memegang kekuasaan selama 10 tahun 6 bulan dan 4 hari.
Setelah pengangkatan beliau sebagai seorang khalifah, Umar membuat banyak kebijakan di berbagai bidang. Akan tetapi, hal yang dilakukannya mula-mula ialah melakukan perluasan wilayah atau ekspansi yang mana melanjutkan apa yang sudah dilakukan Abu Bakar.[7]

Setelah kebijakan ekspansi wilayah tersebut, tanah Islam menjadi lebih luas, dengan pertambahan tanah di daerah Mesir, Siria, Jazirah arab, Palestina, juga sedikit bagian dari Persia.[8] Semakin luasnya tanah Islam menyebabkan pengelolaan administrasi negara semakin kompleks sehingga mengharuskan Umar mengatur administrasi negara secara teratur dan terencana.[9]

Pusat pemerintahannya berada di Madinah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kebijakan-kebijakannya juga mencakup banyak bidang, yakni sosial politik, agama, ilmu pengetahuan, hingga ekonomi.

Saat kepemimpinan politik dipegang oleh Umar, Islam mampu meluaskan wilayahnya hingga Mesopotamia dan sedikit Persia dari tangan kerajaan Sasanian serta menambah luas daerah kekuasan Islam dari kerajaan Byzantium, yakni dari Syria, Palestina, Mesir, Armenia, hingga Afrika Utara. Umar membagi pemerintahan masanya menjadi dua, yakni pusat dan provinsi.[10]

Lembaga Peradilan juga dibentuk di masanya, yakni yudikatif serta dalam pemilihan hakim tersebut Umar menunjuk seseorang dengan kriteria pribadi yang unggul juga memiliki citra yang baik.
Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Umar dianggap cemerlang namun begitu tak lepas dari kekurangan-kekurangan yang menyertainya. Oleh sebab itu, beliau selalu melakukan evaluasi dan review atas kebijakan-kebijakannya agar tercapai kesejahteraan semua golongan. Salah satunya ialah kebijakan ghanimah, yang mana menurutnya tanah tersebut diolah oleh pemiliknya serta mencegah kaum muslim untuk memiliki tanah tersebut.[11]

Tak hanya me-review kebijakan ghanimah, beliau juga me-review kebijakan pengelolaan zakat mengenai penerimanya serta syarat penyertaannya. Dalam penataan kenegaraannya beliau juga mempelajari serta menerapkan ilmu-ilmu dari bangsa Persia yang dianggap cocok untuk pemerintahannya.

Kebijakan Umar dalam bidang agama di antaranya yakni pusat pendidikan menggunakan fasilitas masjid, pembangunan centre pendidikan di tiap daerah, penghimpunan ayat-ayat al-Qur’an, penetapan kalender hijriah, pengusulan jamaah tarawih, dll.[12]

Pemosisian struktur pemerintahan pada masanya ialah diisi oleh para sahabat nabi Muhammad yang merupakan ulama serta memiliki ilmu agama yang baik untuk diangkat menjadi gubernur atau panglima. Contoh pengangkatan yang dilakukan beliau ialah mengangkat Ibnu Mas’ud, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, Ubadah, Muaz bin Jabal, Abu Darda, Amru Ibnu Al-Ash, Abu Musa Al-Asy’ari, dll untuk mengisi jabatan-jabatan sesuai dengan keahlian masing-masing.[13]

Pemerintahan Umar bin Khattab sendiri memfokuskan pada bidang ilmu pengetahuan sehingga kebijakan-kebijakan Umar dalam bidang ilmu pengetahuan tentu membuat kemajuan yang amat pesat. Beliau, misalnya, membuka kelas pengajian serta kuliah seminggu sekali di masjid yang dijadikan pusat pembelajaran ilmu fiqih, bahasa, filsafat, serta hadits bersama dengan sepupunya yakni, Abdullah bin Abbas. Tak hanya bersama sepupunya, sahabatnya yang lain juga mengadakan kuliah-kuliah di berbagai tempat.[14]

Beliau juga membangun lokasi-lokasi pembelajaran serta kebijakan sistem penggajian muadzin, imam, serta guru yang berasal dari dana Baitul Maal. Selain sekolah yang digunakan sebagai lokasi pembelajaran, Umar juga melakukan pembelajaran di pasar-pasar. Bahkan di daerah yang ditaklukan oleh pasukannya, beliau mengangkat guru-guru di sana yang bertugas mendidik para masyarakat yang baru masuk Islam mengenai fiqih, isi Al-Qur’an, dan ilmu agama lainnya.[15]

Hasrat menuntut ilmu juga tinggi bagi masyarakat luar Madinah, mereka bahkan rela pergi menuju Madinah untuk menuntut ilmu. Bagi masyarakat daerah taklukan Islam jika ingin mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam diwajibkan untuk mempelajari bahasa Arab terlebih dahulu karena bahasa Arab menjadi bahasa pengantarnya.[16]

Untuk bidang ekonomi, pada pemerintahan Umar bin Khattab diawali dengan pengaturan serta penertiban sistem penggajian serta pajak tanah. Tak hanya itu, beliau juga membentuk kepolisian, pemisahan lembaga eksekutif dan yudikatif dengan pembuatan lembaga peradilan, pembentukan pekerja umum, serta membuat mata uang juga pendirian Baitul maal di mana dijadikan tempat untuk penyimpanan uang Negara. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai seorang yang keras serta amat tegas perihal hukum tanpa pandang bulu. Hal utama yang beliau lakukan segera setelah diamanahkan sebagai seorang khalifah ialah membentuk suatu konsep pencegahan korupsi dalam lingkup aparat negara.[17]

Jika beliau menemui tindak korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara, harta tersebut akan disita dan diletakkan pada kas negara di Baitul Maal karena harta tersebut bukan miliknya dan dianggap sebagai harta umat. Harta tersebut tentunya didapat dari berbagai macam aktivitas non-halal di dalamnya.[18]

Beliau juga mendirikan lembaga Baitul Maal yang memiliki fungsi sebagai pangkalan segala pemasukan maupun pengeluaran kaum Muslim.[19] Baitul Maal sendiri melakukan pembendaharaan untuk urusan penerimaan negara serta menjaga kas negara.[20]

Pada masa pemerintahannya, fungsi serta tugas dari Baitul Maal lebih dioptimalkan dari fungsi dan tugasnya di masa pemerintahan nabi Muhammad dan Abu Bakar.[21] Dalam pembendaharaan Baitul Maal, Umar memberi amanah kepada Abdullah bin Arqam.[22] Beliau juga melakukan kategorisasi asal pendapatan negara menjadi 4 asal, yakni bersumber dari zakat serta ushr, khums serta sedekah, kharaj jizyah fai ushr sewa tanah, dan pendapatan lain sebagai dana sosial.[23]

Sebagian dana dari Baitul Maal juga didistribusikan ke 8 golongan penerima zakat serta pajak yang dipungut digunakan untuk pembangunan negara. Tak hanya Baitul Maal, beliau juga mendirikan hisbah sebagai sebuah lembaga. Hisbah sendiri ialah sebuah lembaga yang mengawasi pasar. Dalam pendirian hisbah ini, beliau memberi amanah kepada Asy-Syifa binti Abdullah sebagai supervisor pasar di Madinah dan Abdullah bin Utbah sebagai pengawas pasar serta hakim.[24]

Pemerintahannya ditutup dengan wafatnya beliau yang disebabkan oleh tikaman seorang budak Persia, Abu Lu’hu’ah ketika beliau hendak mendirikan sholat shubuh yang kemudian Abu Lu’hu’ah ini juga menikam dirinya sendiri setelahnya. Pemerintahan selanjutnya dipegang oleh Utsman bin Affan.[25]

Penulis, adalah mahasiswa Ekonomi Islam, UNPAD

sumber gambar: republika.co.id

[1] Ibnu Katsir, Tatsiartib wa Tahdzib. Kitab al-Bidayah wan Nihayah, (terjemahan Al-Bidayah wan Nihayah Masa Khulafaur Rasyidin), (Jakarta: Dar al-Haq), h. 168.
[2] A. Syalai, Sejarah dan Kebudayaan Islam, (Jakarta : Pustaka Al-Husna, 1998),  h. 236.
[3] Imam As-Suyuthi, Tarikh Khulafa, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2010), h. 121.
[4] Rasul Ja’fariyan, Sejarah Para Pemimpin Islam, Cet. ke I, (Jakarta : Al-Huda, 2010), h. 74.
[5] Abu Su’ud, Islamologi Sejarah Ajaran dan Peranannya dalam Peradaban Umat Manusia, Cet. ke I, (Jakarta : PT Rineke Cipta, 2003), h. 56-57.
[6] Ali Muhammad Ash-Shallabi, Biografi Umar bin Khattab, Cet. ke III, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 114-120.
[7] M. Abdul Karim, Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, (Yogyakarta : Pustaka Book Publisher, 2007), h. 124.
[8] Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid I, (Jakarta : UI Press, 1985), h. 58.
[9] Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam : Dirasah Islamiyah II, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h. 37.
[10] Taufiqurrahman, Sejarah Sosial Politik Masyarakat Islam, (Surabaya : Pustaka Islamika Press, 2003), h. 67.
[11] Abbas Mahmood Al-Akkad, Kecemerlangan Umar bin Khattab, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), h. 169.
[12] Soekarno dan Ahmad Supardi, Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung : Penerbit Angkasa, 2001), Cet. ke III, h.  34.
[13] Ibid, h.  56-57.
[14] Fakhrur Rozy Dalimunthe, Sejarah Pendidikan Islam, (Medan: Rimbow, 1986), h. 31.
[15] Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam : Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 27.
[16] Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Hirdakarya Agung, 1986), h.39.
[17] Al-Jauzi Ibnu, Manaqib Amir al-Mukminin Umar ibn Khattab, (Beirut : Darwa Maktabat al-Hilal), h. 15.
[18] Syalabi dan Ahmad, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Cet. ke-VI, (Jakarta : Pustaka al-Husna Baru, 2003), h. 203.
[19] Al-Mawardi dan Abu al-Husain Ali ibn Muhammad, al-Ahkam as-Sulthaiyyah Dar al-Fikr, Cet. ke-I, (1960), h. 213.
[20] Mannan, M. Abdul, Ekonomi Islam : Teori dan Praktek, (Yogyakarta : Dana Bhati Prima Yasa, 1997), h. 180.
[21] Inu Hasjimy, Ilmu Pemerintahan dan al-Qur’an, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), h. 191.
[22] Ra’ana, Ifan Mahmud, Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Khattab, Cet. ke-II, (Pustaka Firdaus, 1977), h. 150.
[23] Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Cet. ke-I, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004), h. 74.
[24] A. Wahab Afif, Mengenali Sistem Ekonomi Islam, (Banten), h. 86.
[25] Mustafa Murad, terjemahan Ahmad Ginanjar dan Lulu Sunman, Kisah Hidup Umar bin Khattab, Cet. ke-I, (Jakarta : Zaman, 2009), h. 15.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar