KH Wahid Hasyim


Jiva Agung
Wahid merupakan anak kelima dari sepuluh bersaudara yang berasal dari pasangan KH Hasyim Asy’ari dan Nafiqah yang lahir pada hari Jumat 1 Juni 1914 di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur[1]. Saat belia hingga diusianya yang kedua belas, ia mengisi waktu dengan belajar di madrasah yang ada di lingkungan pesantren orang tuanya pada pagi hari plus malam hari dengan ayahnya langsung. 

Sayang, Wahid muda tidak sempat mengenyam pendidikan di sekolah umum atau di lembaga pendidikan modern seperti Muhamadiyah karena saat itu jumlah sekolah masih sangat terbatas.

Kecerdasan dan kegemarannya dalam membaca buku telah membuat Wahid Hasyim menjadi seorang tokoh agamawan sekaligun negarawan. Meskipun tidak mengenyam pendidikan di sekolah umum, ia tetap menguasai baca tulis huruf latin. Tidak sampai disana, ia pun –secara otodidak– menguasai bahasa Belanda, Inggris, dan Arab dengan baik. Konon majalah-majalah seperti Penjebar Semangat, Daulat Rakjat, Pandji Pustaka, Sumber Pengetahuan, Ummul Qura, Shauul Hijaz, telah menjadi makanan sehari-harinya[2]. Mengenai jasanya terhadap negara, terukir jelas saat partisipasinya dalam membentuk negara Indonesia yang merdeka berdasarkan pancasila[3].

Ayah dari presiden keempat Indonesia ini juga berhasil menyelamatkan persatuan bangsa Indonesia dari konflik perpecahan perihal dasar negara. Hal ini terlihat dari perannya –yang tidak kecil– sebagai salah seorang anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)[4].

Wahid Hasyim pernah menjabat sebagai Menteri Agama dalam tiga kabinet berturut-turut (Mohammad Hatta, M.Natsir, dan Sukiman). Saat diangkat, umurnya masih relatif muda, sekitar 35 tahun. Menurut Umam, jabatan ini dianggap sebagai puncak karier Wahid sepanjang hidupnya di dunia pemerintahan[5].

Dua Hal Pokok

Ada dua hal yang menjadi perhatian Wahid selama menjabat sebagai Menteri Agama. Pertama, pemantapan peran lembaga Kementerian Agama dalam konteks negara dan bangsa sehingga tidak lagi dicurigai sebagai departemannya orang Islam. Berkaitan dengan hal ini, ada beberapa poin penting yang ditegaskannya kembali yaitu melaksanakan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya; menjaga bahwa tiap-tiap penduduk mempunyai kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya; menyelenggarakan, memimpin, dan mengawasi pendidikan agama di sekolah-sekoah negeri; dan memberi bantuan material untuk perbaikan dan pemeliharaan tempat-tempat ibadah.

Kedua, peningkatan apresiasi terhadap ilmu agama (Islam) dan ilmu umum yang dilakukan secara seimbang[6]. Ia tidak menginginkan masyarakat Indonesia menjadi manusia-manusia yang memiliki kepribadian terbelah, dalam artian minus penyeimbangan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Menurutnya, Indonesia yang saat itu sedang dalam proses pembangunan membutuhkan tidak hanya ilmu agama, melainkan juga ilmu umum. Begitu pun ilmu agama, sangat dibutuhkan agama terhindar dari kemerosotan moral[7] dan kenihilan ruhani.

Salah satu bentuk apresiasi yang diaplikasikan dalam bentuk kebijakan yaitu dengan mendirikan perguruan tinggi Islam yang menjunjung dua nilai tersebut sekaligus. Lembaga pendidikan agama Islam dengan penerapan sistem modern yang mana sangat menekankan pentingnya rasionalitas. Dengan keluarnya PP No.34 tahun 1950, terciptalah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang berlokasi di Yogyakarta. Belakangan, PTAIN berkembang menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Sampai saat ini IAIN berdiri di berbagai wilayah Indonesia dan sebagian ada yang berkembang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).

Pendirian PTAIN ini dilatarbelakangi oleh keprihatinannya terhadap minimnya kualitas sumber daya manusia umat Muslim Indonesia, meskipun secara kuantitas adalah mayoritas[8]. Misalnya pun ada yang baik dari segi kualitasnya, itu pun –sekali lagi– mereka masih belum memiliki ilmu yang utuh sebab di satu sisi ada yang menjadi pemimpin politik, karena umumnya mendapat ilmu dari Barat, minim keilmuan agamanya, dan di sisi lain ada yang menjadi pemimpin agama tetapi –pada umumnya– tidak memiliki pengetahuan umum dan politik. 

Tidak puas hanya di lingkup perguruan tinggi, kebijakannya pun merasuk ke sekolah-sekolah umum. Terbentuknya UU Pendidikan No.4 tahun 1950 membuat penegasakan akan kewajiban adanya pelajaran agama di sekolah-sekolah umum.

sumber gambar: hidayatuna.com



[1] Azyumadri Azra & Saiful Umam (ed). (1998). Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik. Jakarta: PPIM, hlm. 99
[2] Ibid, hlm. 101
[3] Ibid, hlm. 84
[4] Ibid, hlm. 84
[5] Ibid, hlm. 85
[6] Ibid, hlm. 85-88
[7] Ibid, hlm. 92
[8] Ibid, hlm. 93

Tidak ada komentar:

Posting Komentar