Pembelajaran Online: Mempermudah atau Menyusahkan?

Jiva Agung

Sudah kurang lebih satu bulan lamanya para pelajar tidak melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah. Sebagai gantinya, mereka tetap harus belajar namun berbasis daring (online). Alternatif ini dianggap solusi yang terbaik dibandingkan sama sekali meliburkan aktivitas belajar. Segera saja beberapa aplikasi penunjang pembelajaran bermunculan, dan para guru diminta untuk bisa memanfaatkan kekayaan/keberagaman aplikasi pembelajaran tersebut.

Ketika melihat situasi ini ditambah mengetahui bahwa tidak semua guru melek teknologi, banyak kalangan yang mencoba untuk memberikan pelatihan online agar para guru bisa secara sigap menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut.

Dari semua aplikasi yang ada, barangkali yang paling dianggap representatif adalah Zoom dan Google Meet, karena dapat mempertemukan guru dan siswa secara audio-visual dengan jumlah yang relatif banyak. Mereka dapat bertatap muka, bertegur sapa, dan dalam beberapa hal tetap dapat menjalankan aktivitas layaknya pembelajaran di kelas seperti melakukan presentasi—sebuah metode pembelajaran ala kurtilas.

Di sisi lain, ada yang biar terlihat kekinian, seorang guru mengajar sembari direkam yang videonya dapat ditonton secara live di Instagram atau streaming YouTube. Ketika sedang scrolling beranda Facebook saya melihat ada poster sebuah sekolah yang melakukan hal demikian ini. Keren? Tentu saja. Mempermudah? Maybe yes maybe no. Yang mainstream, biasanya cukup dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Mungkin karena lebih familiar dan juga tidak “ribet.”

Sejauh ini, terkesan tanpa hambatan yang berarti, bukan? Tapi poin saya adalah bahwa pembelajaran daring ini akan memungkinkan berjalan efektif dan efisien hanya bagi kalangan yang sudah tidak lagi memusingkan urusan ekonomi primer.

Dan sepertinya Menteri Nadim menyadari hal ini, bahwa tidak semua orang dapat mengakses pembelajaran daring tersebut. Belakangan dia membuat kebijakan di mana pembelajaran bisa cukup dilakukan via televisi (TVRI) yang barangkali lebih merakyat.

Pembelajaran online belum bisa dilakukan bukan karena mereka gaptek—sampai-sampai harus diberi pelatihan dahulu. Tidak! Melainkan sesederhana persoalan ekonomi. Pembelajaran online itu, setidaknya dengan melihat kondisi sosial-ekonomi hari ini, hanya cocok bagi kalangan ekonomi sejahtera saja—kalau enggan berkata kalangan menengah ke atas. Boro-boro untuk membeli kuota, handphone saja tidak punya. Boro-boro membeli handphone, untuk makan saja sudah sulit—terlebih di masa pandemi ini.

Bayangkan! Seperti yang terjadi di awal periode pembelajaran jarak jauh (PJJ), setiap guru mata pelajaran memberikan pembelajaran sehingga murid akan memiliki tugas dari masing-masing guru yang jumlahnya ada belasan (untuk jenjang SMP dan SMA). Dan biasanya setiap dari mereka harus memberikan bukti aktivitas pembelajaran atau tugas ke guru tersebut melalui foto atau video—bahkan ada yang biar terkesan millenials dengan pembuktian upload di Instagram. Bisa dibayangkan berapa banyak kuota yang mereka dihabiskan?

Ironinya, saya malah mengetahui ada guru yang “tega” membuat video Youtube atau IG supaya bisa ditonton muridnya. Hei, Instagram dan YouTube itu super boros loh. Tapi kalau dibilang keren ya memang keren. Futuristik? Sangat. Top empat jempol deh. Tapi cara yang demikian ini sejatinya tidak merangkul keberagaman status ekonomi keluarga peserta didik. Orang tua murid di tempat saya mengajar, misalnya, banyak yang profesinya serabutan atau sekadar buruh harian. Ada yang tukang parkir, satpam, petugas pembersih jalanan, buruh cuci piring, dsb—yang dalam keadaan normal saja sudah susah payah untuk mengais rezeki. Apalagi dalam situasi pandemi seperti sekarang, belum tentu mereka tetap bekerja [Sekolah saya masih di wilayah kota, bagaimana dengan sekolah lokasi rumah murid yang berada di pinggiran apalagi pelosok].

Saya juga melihat, di bulan Ramadhan ini ada guru yang berinisiatif memberikan tausiyah harian secara streaming yang kemudian materinya perlu di-resume oleh siswa. Menurut saya, kasihan sekali siswa yang tidak bisa punya akses ke sana.

Masih dalam konteks bulan Ramadhan, banyak format jurnal Ramadhan siswa (online atau pdf) yang tersebar di medsos guru. Sungguh sebuah niat yang mulia sekali, karena membantu tugas para guru, khususnya guru PAI. Tapi bagaimana dengan pengisiannya? Apa perlu mereka cetak (print)? Berapa kocek yang perlu mereka keluarkan dengan jumlah halaman berwarna yang cukup banyak itu? Makanya, alih-alih melakukan hal demikian, saya memilih untuk membebaskan siswa saya untuk menggunakan format apa pun yang mereka suka—boleh manual boleh soft file, juga boleh ditulis ataupun dicetak—selama itu tidak menyusahkan mereka, karena substansinya ada pada list kegiatan Ramadhannya, bukan medianya itu sendiri.

Terakhir, jangan dikira kesulitan ini hanya ada pada sisi orang tua murid. Memangnya semua guru sudah sejahtera? Saya yang notabene sudah menjadi pegawai tetap saja masih ripuh soal kuota-kuota begini, lantas bagaimana dengan guru-guru honorer, guru-guru yang hanya digaji ratusan ribu rupiah? Sekali lagi ini bukan soal ke-gaptek-kan kita, namun ini sesederhana soal ekonomi, kecuali kalau pemerintah mau memberi akses Wi-Fi gratis ke penjuru Indonesia. Nah, ini dia puncak mimpi generasi rebahan saat ini, hhe.  


sumber gambar: sukoharjonews.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar