Munawir Syadzali: Sang Reaktualisasi Hukum Islam

Jiva Agung
Namanya cukup dikenal oleh para akademisi, meskipun tidak begitu booming di kalangan grassroots. Sekurang-kurangnya dikenal akan kekontroversiannya terhadap pendapatnya mengenai pembagian waris. Tetapi sebelum membahas kajian waris, baiknya kita mengenal terlebih dahulu sosoknya secara lebih intim.

Munawir lahir pada tanggal 7 November 1925 di sebuah desa yang bernama Karanganom di Klaten, Jawa Tengah. Anak tertua dari delapan orang bersaudara dari pasangan Abu Aswad Hasan Sjadzali dan Tas’iyah itu belajar di Sekolah Desa selama tiga tahun hingga kelas III. Kehidupan keluarganya begitu sederhana, bahkan dapat dikatakan miskin sebagaimana yang dikatakannya[1],

“Dengan pengalaman saya sebagai anak tertua dari keluarga miskin yang tidak mampu mempunyai pembantu, saya terbiasa menghadapi tugas-tugas rumah tangga...Waktu itu rasanya saya kurang semangat belajar dan sering membolos. Hal itu mungkin sekali disebabkan kemelaratan dan kemiskinan, ditambah –barangkali– oleh hubungan antara kedua orang tua saya yang tidak selalu serasi dan acapkali digoncang oleh percekcokan...”

Untungnya, prestasinya di madrasah sore tidak buruk, setidaknya ia dapat menyelesaikan Madrasah Ibtidaiyah selama lima tahun dengan baik. Pad atahun-tahun selanjutnya Munawir dimasukkan oleh ayahnya ke madrasah al-Islam tingkat Tsanawiyah di pesantren swasta modern yang ada di Sala. K.H Ghazali, pendirinya, tiada lain adalah kerabat senior ayahnya[2]. Sekali lagi, semasa kecilnya Munawir harus benar-benar berusaha dengan keras untuk dapat menutut ilmu. Awalnya ia menumpang di rumah bibinya, lalu pindah ke sebuah pondok kecil di bawah asuhan Kyai Ma’ruf[3].

“Orang tua saya menyanggupi membekali saya setiap bulannya dengan sepuluh kilogram beras, 1 gulden uang saku/lauk pauk, dan uang pembayaran sekolah. Saya akan cukup bergembira kalau apa yang dijanjikan ayah itu terpenuhi dengan teratur. Tetapi lebih sering tidak demikian. Tidak jarang saya terlambat menerima kiriman berminggu-minggu, dan kalau kemudian kiriman datang, jumlahnya tidak penuh. Selama sekitar tujuh tahun saya belajar di Sala, tidak jarang saya menunggak tidak membayar sekolah sampai berbulan-bulan.”

Hanya satu tahun ia sekolah di al-Islam lalu pindah ke Manbaul Ulum kelas sore, yang statusnya swasta di kelas VII. Di sekolah ini Munawir bertemu dengan Ahmad Baiquni, yang di kemudian hari menjadi seorang ahli atom pertama Indonesia.

Munawir akhirnya mendapat ijazah kelulusan Tsanawiyahnya pada bulan April 1943. Ia juga melanjutkan sekolahnya ke tingkat Aliyah di tempat yang sama dan lulus di usianya yang belum genap delapan belas tahun[4].

Untuk beberapa bulan setelah kelulusannya, ia hanya menganggur sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman sebayanya di sana hingga suatu hari ia memutuskan untuk mencari pekerjaan tetapi hasilnya nihil. Akhirnya ia berkelana tanpa tujuan. Mulai dari mengunjungi Kota Bandung, Magelang, Temanggung, Yogyakarta, Semarang, dan terakhir terdampar di Salatiga.

Beruntung di sana ia mendengar info bahwa sekolah Muhammadiyah sedang membutuhkan seorang guru. Langsung saja Munawir melamar dan walhasil ia diterima menjadi guru di sana dengan masa percobaan. Untuk sementara waktu Munawir ditampung di Panti Asuhan Yatim Piatu Muhammadiyah[5]. Tidak lama kemudian ia pindah menjadi guru agama di Gunungpati, Salatiga. Disanalah ia pernah mendapat kesempatan untuk –pertama kalinya– bertatap muka dengan Soekarno[6].

Singkat cerita, Munawir mendapat kesempatan untuk belajar ilmu politik selama satu tahun di University College of South West of England, yang kemudian hari berubah nama menjadi Universitas Exester. Selanjutnya, pada musim gugur 1956 Munawir diterima untuk belajar di Univeristas Georgetown, Amerika dan memperoleh gelar Master of Art di bidang ilmu politik pada tahun 1959[7].

Sebelum tahun 1959, sudah ada beberapa amanah yang ditanggungnya, seperti menjadi seorang Staf seksi Arab/Timur Tengah Deplu (1950); Atase/Sekretaris III KBRI di Washington D.C (1956-1959). Sedangkan, setelah itu, secara berturut-turut ia menjadi Kepala Bagian Amerika Utara, Deplu (1959-1963); Sekretaris I KBRI di Colombo, Sri Langka (1965-1968); Kabiro Sekretaris Jendral Deplu (1969-1970); Minister Consellor/Watari di KBRI London (1971-1974); Kabiro Umum Deplu Jakata (1975-1976); Duta Besar RI untuk Emirat Arab/Bahrain/Qatar/Perserikatan keemiratan Arab (1976-1980); Staf Ahli Menlu RI (1980-1983); Menteri Agama RI selama dua periode (1983-1993).

Pada tahun 1994 Munawir mendapat gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Agama Islam dari IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Disamping itu ia juga menjadi anggota DPA RI dan anggota Komnas HAM; Anggota Associate Member International Institute for Strategic Studies di London; menjadi Lektor tamu pada Institute of Islamic Studies McGill University, Kanada (Maret-Mei 1994) dan Universitas Leiden, Belanda (April 1995); Anggota tim penasehat Yayasan Paramadina.

Berkat pengabdiannya, Munawir memperoleh sejumlah penghormatan dari berbagai pihak seperti, Bintang Maha Putra Adipradana; Satyalancana Karya Satya, Klas II; Greta Cordon of Merit (Qatar); Medallion of the Order of Kuwait, Special Class; Heung in Medal, Second Class (Republik Korea); Order of the Yugoslav Flag with Golden Wreath (Yugoslavia); Tokoh Maal Hijrah 1415 (Malaysia)[8].

Memperbaiki IAIN

Saat menjadi Menteri Agama, ada tiga hal yang dijadikan concern Munawir, pertama mengenai dasar hukum IAIN. Menurutnya, meskipun lembaga ini sudah berdiri puluhan tahun tetapi pengelolaan anggaran belanjanya masih belum terorganisir dengan baik. Juga struktur dan organisasinya masih rancu, dengan akibat tersendat-sendat perkembangannya. Kedua, dengan adanya SKB Tiga Menteri menurutnya telah membuat lemahnya kualitas anak lulusan Aliyah yang mendaftar ke IAIN. Terakhir, minimnya para ilmuan muslim yang sanggup menjawab tantangan kemoderenan dan menjadi juru bicara dunia[9].

Kita akan membahas masalah yang terakhir. Munawir menyatakan bahwa para sarjana S1 lulusan IAIN perlu memperluas cakrawala pengetahuan ilmiah mereka yang dengan dilengkapi sikap kritis, begitu pun dengan pengetahuan mereka mengenai agama. Menurutnya, pengirimikan para sarjana ke negara-negara Barat merupakan solusi yang tepat karena perlu diakui bahwa kepesatan ilmu pengetahuan sedang terjadi di dunia Barat. Mereka –sarjana IAIN yang berkompeten– akan dikirim untuk belajar ke Universitas McGill (Kanada) dan Universitas Leiden (Belanda).

Sebenarnya proyek tersebut sudah berjalan di masa Mukti Ali menjabat sebagai Menteri Agama, tapi sayang karena satu dan lain hal proyek itu berhenti. Disinilah Munawir bergerak untuk mengaktifkannya kembali. Ia memperpanjang kontrak dengan kedua universitas tersebut.

Program ini mengalami kesuksesannya di periode 1988-1991 di mana tidak kurang dari 75% peserta diterima dalam program S2 dan S3 di universitas-universitas ternama seperti Univeritas McGill, di Kanada; ULCA, Colombia, Chicago, dan Harvard, di Amerika; Univeritas London, Universitas Leiden, dan Univeritas hamburg, di Eropa Barat; dan ANU, Monas, dan Flinders di Australia[10]. Alhasil, sebanyak 225 orang diberangkatkan kesana. Hingga awal tahun 1993 telah terdapat 12 orang pulang ke Indonesia dengan memperoleh gelar Ph.D dan gelar MA sebanyak 67 orang.

Diketahui belakangan kalau Menteri Agama selanjutnya (Tarmizi Taher) meneruskan dan memperpanjang kontrak kerjasama tersebut.  Ia senang karena mendapat berita kalau hasil-hasil yang diperoleh para sarjana tersebut tidak mengecewakan, bahkan para pembimbing mereka memuji karena kesungguhannya[11].

Reaktualisasi Hukum Waris

Jika mendengar kata Munawir Syadzali, setidaknya yang akan terpikir dalam benak adalah gagasannya mengenai perombakan hukum Islam, khususnya perihal hukum waris. Ia mengusulkan adanya keadilan jumlah perolehan waris antara pria dan wanita. Keadilan yang di maksud ialah pria dan wanita memperoleh bagian yang sama, yaitu 1:1.

Sebenarnya gagasan tersebut, yang telah dipaparkan ke masyarakat sejak awal tahun 1985, mendapat tanggapan yang biasa-biasa saja. Hanya saja gagasan tersebut baru ramai hingga menimbulkan reaksi pro-kontra yang keras, saat ia menyampaikannya di forum Paramadina.

Ada dua alasan yang dipegangnya, pertama ayat-ayat waris di dalam Al-Qur’an harus dipahami secara kontekstual dan karena itu sifatnya temporer, tidak absolut. Jadi, jika konstruksi sosial dalam suatu lingkungan telah berubah, penafsiran Al-Qur’an pun dapat diubah tanpa harus mencederai ajaran Islam yang universal. Kedua, toh –menurutnya– secara aplikatif penerapan hukum waris di Indonesia sudah mulai ditinggalkan, baik dari kalangan awam –dengan beragam alasan dan kondisi tertentu– maupun masyarakat yang mengetahui ilmu agama[12].

Untuk alasannya yang pertama, ia mencoba mencarinya dari sumber-sumber Islam, dan ditemukanlah sejumlah naskh di dalam Al-Qur’an dan hadits. Ia juga mengutip pendapat beberapa ulama yang menyetujui adanya naskh, atau setidaknya perubahan hukum jika kondisi masyarakat menuntut hal yang demikian.

“Sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia, dan kepentingan manusia dapat berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum diundangkan pada waktu di mana memang dirasakan kebutuhan akan adanya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka suatu tindakan yang bijaksana (adalah) menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum (lain) yang lebih sesuai dengan waktu terakhir.” (Ahmad Mustafa Al-Maraghi di dalam Tafsir al-Maraghi, Juz I)

Begitu pun dengan pendapat Muhammad Rasyid Ridha yang ditulisnya dalam Tafsir al-Manar Juz I, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan Ya’qub bin Ibrahim bin Habib al-Anshari[13].

Ia membantah kalau ayat-ayat waris merupakan tipe ayat Qath’i dengan membandingkannya terhadap ayat-ayat seperti dalam surat An-Nisa ayat 3, Al-Mu’minun ayat 6, Al-Ahzab ayat 52, Al-Ma’arij ayat 30 yang membicarakan perizinan penyaluran kebutuhan biologis yang dilakukan kepada budak (hamba sahaya) oleh tuannya. Jelas sekali –menurutnya– sampai wafat Nabi dan berakhirnya wahyu, Islam belum secara tuntas menghapus perbudakan. Jika ayat ini masih dipergunakan apa adanya dan menganggapnya sebagai Qath’iy di zaman modern di mana perbudakan merupakan sebuah keburukan, lalu bagaimana nasib agama Islam di hadapan dunia.

Lanjutnya lagi, konsekuensi lainnya yaitu umat Islam tidak dapat ikut berbicara mengenai hak asasi manusia, sebab hak yang paling asasi ialah hak untuk hidup sebagai manusia merdeka sedangkan menurut dalil Al-Qur’an perbudakan masih dibenarkan.

Munawir juga memberi contoh lain yaitu kisah di mana Umar bin Khattab pernah menghapus hak kaum mualaf untuk mendapat zakat padahal secara harfiah dalam surat At-Taubah ayat 60, mualaf harus mendapat bagian dari zakat. Itu karena Umar merasa situasi dan kondisi telah berubah, dimana kaum mualaf memang telah nyata tidak membutuhkan hak zakat lagi[14]. Sekali lagi, ajaran-ajaran Islam yang sifatnya kemasyarakatan harus dibaca secara kontekstual sehingga hukum Islam dapat menimbulkan maslahat.

Sebagaimana yang telah diberi tahu sebelumnya, gagasan Munawir ini melahirkan reaksi pro dan kontra. Ibrahim Hosen misalnya, meskipun dalam beberapa hal beliau menyetujui pandangan Munawir tetapi ia memberi pesan supaya Bapak Menteri Agama kabinet pembangunan IV-V ini tidak terlalu berpagi-pagi dalam mengambil kesimpulan.

Menurutnya, dalam beberapa kesempatan Munawir menggunakan argumen At-Thufi berkenaan teori maslahat. Padahal, dalam penelitian Hosen, teori At-Thufi ini masih dalam tataran konsep belum sampai aplikatif fiqihiyyah. Untuk itu, lebih baiknya supaya melakukan penelitian ulang yang mendalam apabila gagasannya hendak dapat diterima secara luas[15].

Begitu pun dengan teori al-‘adah al-muhakkamah ala Abu Yusuf –yang sering dijadikan argumentasi Munawir– telah dilemahkan orang jumhur ulama, termasuk gurunya sendiri, Abu Hanifah[16]. Adapun M.Atho Mudzhar sebagai golongan yang pro, menyatakan bahwa gagasan Munawir bukanlah suatu hal yang baru karena pembagian waris yang setara (1:1) sudah diberlakukan oleh beberapa negara seperti Turki (sejak 1926) dan Somalia (sejak 1974) dan negara-negara Islam lain yang tidak pernah mempermasalahkannya[17]. 

Kelebihan-Kelebihan Munawir Syadzali

Tirmizi Taher memuji keunggulan Munawir yang tidak banyak dimiliki oleh orang banyak yaitu keahliannya dalam menggabungkan tiga ladang keilmuan. Munawir merupakan seorang Muslim yang ahli dalam bidang politik, handal masalah diplomatik, dan tentunya mengetahui ajaran Islam secara mendalam[18].

Selaras dengan Taher, H. Abdullah Sukarta pun merasa senang saat Munawir menjabat sebagai Menteri Agama. Pasalnya, di era Munawir kegairahan hidup beragama dirasa meningkat, baik di kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal itu ditandai dengan pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau yang biasa disingkat dengan ICMI, berdirinya Bank Muamalat, pembentukan Ikatan Persaudaraaan Haji indonesia (IPHI), Festival Istiqlal penyelenggaraan Pelajaran Bahasa Arab di TVRI, penulisan Al-Qur’an mushaf Istiqlal, crash program, sertifikasi tanah-tanah wakaf bekerjasama dengan Badan Pertahanan Nasional (BPN), pengelolaan zakat infaq shadaqah bekerjasama dengan Departemen Dalam Negeri, pengembangan metode baca tulis Al-Qur’an seperti metode Iqra’ dan Hatiyyah, kegiatan Paduan Suara Gerejani (Pesparani) bagi umat Kristen (semacam MTQ bagi umat Muslim), Utsawa Dharma Gita bagi umat Hindu, dan Dharma bagi umat Buddha[19].

sumber gambar: suduthukum.com


[1] Sulastomo, dkk. (1995). Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof.Dr.H.Munawir Syadzali MA. Jakarta: Paramadina, hlm. 9
[2] Sulastomo, dkk. (1995). Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof.Dr.H.Munawir Syadzali MA. Jakarta: Paramadina, hlm. 10
[3] Ibid, hlm. 10-11
[4] Ibid, hlm. 18
[5] Ibid, hlm. 19-20
[6] Ibid, hlm. 21-23
[7] Ibid, hlm. 48-51
[8] Ibid, hlm. 4
[9] Ibid, hlm. 83

[10] Intellectual engineering in IAIN, Studi Islamika, Volume 2, No.1, 1995 dalam Azyumadri Azra (ed). (1998). Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik. Jakarta: PPIM, hlm. 404
[11] Sulastomo, dkk. (1995). Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof.Dr.H.Munawir Syadzali MA. Jakarta: Paramadina, hlm. 86
[12] Ibid, hlm. 88
[13] Ibid, hlm. 92-93
[14] Ibid, hlm. 93-95
[15] Ibid, hlm. 261-262
[16] Lebih lanjut baca keterangan Ibrahim Hosen dalam buku Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof.Dr.H.Munawir Syadzali MA.
[17] Ibid, hlm. 314
[18] Ibid, hlm. 145
[19] Ibid, hlm. 159

Tidak ada komentar:

Posting Komentar