Covid-19: Hukum Sebagai Koentji

Ditulis oleh: Raden Agung Fajar

Hingga kini memasuki bulan Maret 2020 dunia masih digemparkan dengan wabah penyakit yang berasal dari Wuhan, China kemudian menyebar dengan pesat yang berawal dari satwa dan menular pada manusia.  Dunia medis menyebut wabah ini sebagai virus jenis baru yakni Coronavirus.

Para peneliti dunia kesehatan dari berbagai dunia bahu-membahu untuk pengendalian, pencegahan, tindakan dan mencari vaksin dengan alokasi dana yang luar biasa demi menangkal wabah ini. Tiongkok, Amerika Serikat, Korea Selatan, Iran menganggarkan dana yang begitu besar dalam kasus tersebut. Lalu bagaimana dengan Indonesia yang sudah ditetapkan sebagai negara maju?

Pada awalnya Indonesia begitu tenang karena Covid-19 belum menjangkit penyebaranya ke Indonesia bahkan dunia mengapresiasi atas sterilnya Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga Asean seperti Singapura dan Malaysia hingga akhirnya virus ini terbawa oleh Warga Negara Asing asal Jepang yang terinfeksi dan menular pada dua Warga Negara Indonesia dan Kementrian Kesehatan yang selanjutnya disebut Kemenkes mengkonfirmasi mereka positif terinfeksi pada Senin 2 Maret 2020.

Sempat mengalami tumpang tindih antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pusat mengenai pengendalian virus ini, Pemprov DKI Jakarta menggaungkan transparansial atas keterbukaan informasi wabah virus dengan maksud mempermudah untuk memerangi virus ini lain hal dengan pemerintah pusat yang justru memberi diskon dalam hal penerbangan dan tetap mempromosikan destinasi-destinasi pariwisata dengan tujuan perekonomian yang tetap stabil meskipun hadirnya wabah virus, pemerintah pusat mengintruksikan agar tetap tenang dan mensosialisasikan upaya pencegahan Covid-19.

Tidak hanya itu, mengenai anggaran untuk Covid-19 Indonesia terbilang rendah hanya mencapai miliaran tidak sebanding dengan pembangunan yang diagungkan terutama proyeksi perpindahan ibu kota.

Dalam penjabaran singkat tersebut peran kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah begitu vital, hukum selalu menjadi alat dalam hal pengendalian. Kebijakan yang tepat sasaran akan mempengaruhi pengendalian agar tidak memperburuk situasi yang berdampak pada segala aspek. Dalam hal ini diharapkan dinamika politik yang ada wajib dikesampingkan demi bersatunya seluruh unsur baik masyarakat, pemangku kebijakan, media dan peneliti atau akademisi dunia kesehatan. Bagaimana tidak, Masuknya virus ini dimulai dari awal Maret sampai tertanggal 14 Maret 2020 begitu melonjak tajam hingga menyeret salah satu nama Menteri.

Jika kita meninjau dalam kebijakan-kebijakan dunia yang begitu beraneka ragam dalam upaya pencegahan seperti memberlakukan lockdown, menutup penerbangan dari negara-negara yang memiliki banyak kasus, menutup sementara umrah dan sejenisnya, meniadakan ibadah Jum’at dan lain sebagainya sampai pada tingkat World Healt Organization (WHO) menetapkan CoronaVirus sebagai Pandemi.

Kabar terbaru Indonesia telah menaikan anggaran menjadi kurang lebih 1 Triliun untuk pengendalian Covid-19 dan Pemprov DKI Jakarta menutup tempat-tempat keramaian seperti meniadakanya agenda Car Free Day bahkan memberlakukan sekolah-sekolah untuk belajar dirumah dalam dua pekan sampai menunggu hasil perkembangan dari Covid-19. Dunia hiburan, pendidikan, pariwisata telah terdampak akibat wabah ini lalu apakah kebijakan-kebijakan daerah lain baik tingkat satu maupun daerah tingkat dua telah cepat tanggap dalam upaya pengendalian ini demi menekan rendahnya angka yang terinfeksi?

Kita melihat pergerakan yang masif hanya pada Pemerintahan Pusat dan DKI Jakarta meskipun Kemenkes telah menginformasikan kasus-kasus baru muncul pada daerah-daerah lain. Diharapkan para Bupati dan Gubernur di seluruh tanah air mulai memberlakukan kebijakan-kebijakan yang dapat melindungi warganya dengan tetap saling terintegerasi satu sama lain agar Covid-19 tidak memperburuk keadaan melalui penyebaranya.

Masyarakat pun harus tetap optimis untuk menangkal virus ini dengan berbekal pengetahuan, pengendalian yang aktual serta doa sebagaimana Indonesia yang kental dengan unsur agama agar tidak membuat kegaduhan dan memperburuk keadaan yang dapat berpengaruh menimbulkan masalah-masalah baru baik dalam konteks sosiologis, ekonomi dan konteks lainya karena dalam kasus Covid-19 sudah banyak yang berhasil negatif dari yang semula positif.

Seluruh Pemerintah Daerah harus segera melakukan analisa dan management resiko sebelum kasus-kasus Covid-19 menular terhadap masyarakat baik dengan menyiapkan anggaran, tenaga medis, pengedukasian masyarakat, dan berbagai kebijakan-kebijakan lain yang bersifat tepat, bijak dan strategis karena wabah penyakit bukan hal yang baru melainkan sudah muncul sejak zaman mitologi hingga kini memasuki modernisasi.

Oleh karena itu peran hukum dalam hal kebijakan menjadi sentral apa pun produk hukum yang ingin dibuat untuk menekan angka penyebaran dan memberhentikan masalah-masalah baru.

Jika kita ambil contoh dalam hal analisa resiko, proteksi masyarakat memang penting tetapi bukan berarti melupakan juga satwa-satwa yang dapat berpotensi terinfeksi, apabila hal ini terjadi menjadi pekerjaan rumah baru karena jika manusia yang terinfeksi sedikit mudah dalam hal menyelidiki karena manusia bersifat komunikatif namun apabila terjangkit pada satwa baik liar maupun peliharaan,  kita akan lebih sulit mengidentifikasi, melihat rekam jejak dan melihat riwayat dari hewan tersebut yang beresiko menimbulkan penularan-penularan baru. Itu hanya bagian contoh kecil dari analisa resiko yang dimaksud dan masih banyak analisa resiko-resiko lain yang bersumber pada Covid-19 serta peran pemangku kebijakan adalah salah satu kunci dalam seluruh pengendalian wabah penyakit global ini sebagaimana yang telah dirumuskan Mochtar Kusumaatmadja yakni “Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat”.

Sumber gambar: cnbcindonesia.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar