Dapatkah Islamisme dan Nasionalisme Berdamai?

Rd Agung Fajar
Pada era awal presiden Joko Widodo di periode yang kedua, kita kembali tergiring dalam isu pengkonfrontasian antara nasionalisme dan islamisme. Terlihat dari fenomenal yang terjadi sekarang antara penguasa dan organisasi masyarakat yang bergerak dalam agama yakni Front Pembela Islam (FPI), kejadian tersebut dikarenakan FPI yang sudah berdiri selama dua puluh tahun merasa dipersulit oleh penguasa mengenai SKT yang belum diterbitkan oleh pihak penguasa. Penguasa menganggap bahwasanya FPI menjadi ancaman negara ketika mengangkat label “NKRI Bersyariah” dalam tubuh organisasinya.

Frasa bersyariah menjadi polemik yang sekarang masih diperdebatkan karena dalam pandangan penguasa, frasa tersebut mengarah pada khilafah yang menjalar terhadap sistem negara sehingga terindikasi akan merusak sistem negara Indonesia namun beda hal dari pihak FPI yang menginterpretasikan menjalankan syariat agama islam dalam satu ruang lingkup NKRI.

Saat fenomenal tersebut muncul, narasi-narasi panjang telah diuraikan oleh semua pihak dan kembali dibenturkanya antara nasionalisme dan islamisme, pancasila kehilangan panorama ketika isu pengkotak-kotakan terjadi yang sebenarnya nilai-nilai pancasila hadir dari kedua benturan tersebut. Pancasilais lahir dari nasionalisme yang besar dari warga negara terhadap negaranya dan semangat keislaman selalu hadir disetiap silanya.

Memang buntut dari era digitalisasi di mana masyarakat dengan mudah melahap tanpa mengkaji, menimbang, berbekal wawasan yang minim sehingga terpengaruh akan perbedaan pendapat yang terjadi. Fenomenal seperti ini membawa kemaluan terhadap negara karena persoalan administrasi begitu lebih panas dibandingkan persoalan-persoalan lainya seperti kesejahteraan, lingkungan dan lain sebagainya.

Kurangnya dialog dari semua pihak serta masuknya sedikit bumbu politis menjadi pemicu utama sehingga persoalan administrasi ini begitu booming mengalahkan persoalan-persoalan lain. Kegaduhan tidak akan terjadi jika masyarakat dapat menilai dengan baik dan benar, artinya persoalan tersebut dapat diselesaikan dalam satu meja melalui dialog yang menghasilkan kesamaaan pandangan mengenai syarat-syarat dari penguasa dan anggaran dasar anggaran rumah tangga (ADA/RT) FPI.

Negara ini memang masih terlalu muda dapat ditinjau melalui usia dan cara-cara negara ketika menghadapi persoalan, negara masih belum mampu tenang dalam menanggapi managemen konflik yang terjadi sehingga dengan mudah kegaduhan muncul yang dapat berakibat timbulnya perpecahan antar golongan.

Jika melalui lisan, semua tentu mengatakan bahwa dirinya seorang pancasilais tetapi apabila melalui nilai, pancasilais tersebut belum tentu hadir melekat didalam kehidupan sehari-hari. Hal tesebut berlaku juga untuk negara, berapa banyak negara ini tidak mencerminkan nilai-nilai pancasila pada instrumen penyelenggaranya. Mengambil contoh dari sila kelima, dimana beberapa wilayah di penjuru negeri belum merasakan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nasionalisme lahir saat seseorang memfitrahkan dirinya untuk negara dan islamisme muncul sebagai syariat pada kehidupan sehari-hari dalam keyakinan individu pada ruang teologis, Siapapun baik nasionalisme dan islamisme berhak untuk menganut faham tersebut yang tidak boleh adalah ketika islamisme dibenturkan pada ranah sistem negara. Negara berhak melindungi penganut faham apapun selagi tidak keluar dari koridor pancasila dan konstitusi. Pengkolaborasian islamisme dan nasionalisme tersebut merupakan hal subtantif bagi warga negara yang menganut ajaran-ajaran islam karena keterpaduan nasionalisme dan islamisme bermuara pada lahirnya pancasila dapat pula ditinjau dari sejarah asal muasal pancasila.

Islam menyerukan bahwasanya tiada tuhan selain Allah yang bersifat esa, menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan memiliki akhlaqul kharimah hingga sampai pada sila terakhir dari pancasila untuk kemaslahatan bersama. Nasionalisme berperan sebagai benteng terakhir dalam menjaga keutuhan negara, melalui sudut pandang libertarian, negara dianggap tidak semestinya mencampuri persoalan yang masuk dalam ruang lingkup privat contohnya dalam hal agama. Apabila negara terlalu mencampuri maka dapat dikatakan munculnya suatu kepanikan dari negara terhadap warga-warganya sehingga bermuara saling menuding, memantau dan mengawasi. Hal ini tentu saja mengganggu kebebasan warga negara saat selalu diawasi dengan bidikan melawan pilar-pilar negara dan menghasilkan keotoriterian negara.

Kacau memang, saat ingin melindungi pancasila jika melakukan cara-cara diatas justru menjadi luka bagi pancasila karena keotoriteran tersebut yang menciderai kedaulatan yang sesungguhnya yakni rakyat, pun golongan penganut khilafah yang ingin mengganggu sistem negara.

Saat ini memang pancasila bersifat final tetapi tidak ada yang bisa menjamin sampai kapan final tersebut berlaku karena dalam konteks sosial, sebuah ideologi dapat berubah kapanpun dari masyarakat-masyarakat yang memiliki kuasa dan wewenang selain itu sifat dari suatu masyarakat yang dinamis. Tetapi, final tersebut akan tetap utuh dan terjaga apabila negara tidak terlalu sensitif pada ranah privat terhadap warganya, tidak menciderai pancasila dan konstitusi, serta pengembangan dan membumikan pancasila yang menitikberatkan pada nilai-nilai dalam kehidupan bukan selalu teori dengan balutan sosialisasi dengan kesimpulan biarkan negara membebaskan warganya dalam aliran apapun selagi tidak bertentangan dengan konstitusi dan pancasila masih menjadi hirarki tertinggi dari individu pribadi.

sumber gambar: indopolitica.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar