Yudi Aditiawan
Pada 7-13 Oktober 2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) 2019 di Istora Senayan. Acara tersebut menampilkan beragam kebudayaan yang ada di Indonesia, dari mulai handcraft sampai kuliner. 

Dan pada 16 Oktober 2019, Ditjen Kebudayaan Kemdikbud RI resmi merilis infografis seputar PKN 2019 melalui akun instagram resminya @budayasaya. Di dalam infografis tersebut, diinformasikan bahwasannya total pengunjung acara PKN hanya mampu menyedot sebanyak 203.245 pengunjung. Padahal total penduduk Indonesia saat ini berjumlah 265 juta menurut data yang dihimpun oleh BPS.



Berbeda dengan PKN 2019, acara Festival Indonesia 2019 yang diadakan di Moskow, Rusia oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia pada 1-4 Agustus 2019 lalu. Dengan mengusung tema “Visit Wonderful Indonesia: Enjoy Your Tropical Paradise”, berbagai karya budaya Indonesia dipamerkan, dari produk diantaranya barang kerajinan, kopi, batik, miniatur angklung, wayang golek, aksesoris, kuliner nusantara, dan buah-buahan sampai kesenian lainnya seperti silat dan tarian-tarian nusantara.

Acara tersebut mampu menyedot masyarakat Rusia sebanyak 117.669 pengunjung, data pengunjung tersebut langsung diinformasikan oleh Duta Besar RI untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus, M. Wahid Supriyadi di dalam akun instagram resmi miliknya @wahid.supriyadi. Sementara itu seperti dilansir dari portal berita Russia Beyound, menyebutkan total penduduk Rusia saat ini berjumlah 146 juta jiwa.



Festival Indonesia 2019 tersebut selain diadakan dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia ke-74, juga untuk memperingati hubungan diplomatik ke-71 antara Rusia dan Indonesia.

Tingkat Popularitas
Dari sisi popularitas, tentu saja masyarakat Indonesia lebih mengenal kebudayaannya yang notabene masyarakat Indonesia adalah penduduk asli dan pelaku langsung dari budaya itu sendiri daripada masyarakat Rusia yang secara geografis saja sangat jauh letaknya dari negara Indonesia.
Tingkat Apresiasi
Melihat jumlah antusiasme pengunjung dari kedua acara tersebut, ada perbedaan yang cukup signifikan, bahkan dapat disimpulkan bahwasannya budaya Indonesia lebih besar diapresiasi oleh masyarakat Rusia daripada oleh rakyatnya sendiri. Bagaimana tidak? Dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 265 juta jiwa itu, masyarakat yang datang berkunjung ke PKN 2019 hanya 203.245 orang atau 0,077% saja, sementara di Rusia dari total penduduk 146 juta jiwa, masyarakat yang hadir ke Festival Indonesia 2019 adalah 117.669 orang atau 0.081%, perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tingkat popularitas mengenai kebudayaan itu sendiri.
“Di Indonesia, tingkat apresiasi masyarakat kepada budayanya sendiri sudah sangat mengkhawatirkan, itu menjadi tanggungjawab kita semua sebagai bangsa Indonesia. Malu rasanya jika melihat event yang menampilkan budaya Indonesia di luar negeri banyak yang mengapresiasi, tapi di negeri sendiri justru malah sepi peminat,” ujar kang Ajang Taryana (pejuang seni) saat ditemui di Sekretariat Daya Mahasiswa Sunda (Damas) jl. Lengkong Besar No.67, Bandung, Jawa Barat.

Tren dan Gaya Hidup Masyarakat Hari Ini
Setidaknya ada empat tren dan gaya hidup masyarakat saat ini:

Tren Masyarakat
Tren berfoto diri (Selfie)
Tren untuk mengunggah foto di media sosial
Tren untuk menginformasikan aktifitas pribadi di media sosial
Tren untuk menginformasikan “lokasi saat ini” di media sosial

Gaya Hidup
Masyarakat cenderung mengedepankan estetik daripada etik
Masyarakat cenderung mencari hal praktis/instant
Masyarakat cenderung individual
Masyarakat cenderung narsistik

Tidak bisa dipungkiri, di era milenial saat ini, kebudayaan hanya ditampilkan berupa simbol-simbol belaka. Mengambil sample di Jawa Barat misalnya, berapa banyak warganya yang senang memakai iket Sunda, pangsi (salah satu pakaian adat Sunda), dsb., namun berapa banyak warganya yang faham akan makna dan falsafah yang terkandung dari penggunaan produk tradisional tersebut?

Jika melihat lebih luas lagi, kecenderungan masyarakat untuk pergi ke kafe-kafe maupun ke kedai-kedai bukan semata-mata untuk menikmati hidangan makanan dan minuman yang disuguhkan oleh pengelola kafe/kedai tersebut, tetapi banyak pula yang hanya ingin memoto makanan/minuman, ata ber-selfiehanya untuk diposting di akun-akun media sosialnya masing-masing. Oleh karena itu banyak pengelola kafe maupun kedai yang lebih fokus mendesain tempat usahanya agar istilahnya “Instagramable” daripada meningkatkan kualitas rasa dari produk makanan atau minumannya.

Begitupun dengan kelompok-kelompok penyelenggara event yang berkecimpung dalam hal kebudayaan, lantaran melihat pangsa pasar hari ini kebanyakan seperti yang diutarakan di atas, maka tak sedikit penyelenggara yang terjebak untuk membalut acaranya menjadi Instagramable tadi, tak seluruhnya keliru, akan tetapi jika tidak atau kurang diimbangi dengan mempropagandakan nilai-nilai budayanya maka efek jangka panjangnya justru menjauhkan masyarakat dari pemahaman tentang kebudayaan yang dibuat.

“Di luar negeri, para pengunjung yang hadir bukan semata-mata ingin menikmati keindahan budaya Indonesia saja, lebih jauh dari itu, mereka justru ingin mengenal nilai-nilai filosofis tentang budaya Indonesia. Akan tetapi di Indonesia, kebanyakan hari ini yang hadir hanya untuk bersenang-senang saja, dan foto-foto untuk menambah koleksi postingan instagram. Dari kualitas pengunjung pun berbeda antara pribumi dengan di luar sana, seperti contoh di Rusia itu.” pungkas kang Ajang sambil menyeruput kopi yang terseduh sebelum larut bersama dingin.

Strategi Cantik DUBES RI Untuk Menarik Pengunjung
Pada Festival Indonesia 2019 itu, Wahid Supriyadi memanfaatkannya sebagai ajang diplomasi antar kedua negara. Korelasi antara budaya dan diplomasi sebenarnya sudah banyak yang membahasannya meskipun tak terlalu banyak praktisi Hubungan Internasional (HI) yang menganalisisnya, di karenakan menganggap diplomasi hanya pada tataran ekonomi dan politik saja. Padahal diplomasi kebudayaan merupakan sebuah usaha untuk menjalankan dan/atau mewujudkan tujuan sebuah negara yang dibalut melalui dimensi kebudayaan.

Wahid Supriyadi menangkap cerdas tentang potensi dari nilai-nilai budaya Indonesia tersebut. Kebudayaan dianggap efektif sebagai alat berdiplomasi. Faktor kebudayaan dalam diplomasi tak melulu hanya persoalan barang kerajinan, musik, kuliner, dan pakaian, namun segala hal yang merupakan akal budi manusia setempat dan merupakan ciri khas sebuah tempat dapat dikatakan budaya.



Rusia sendiri saat ini tengah mendalami tentang nilai-nilai budaya timur yang terkenal dengan keramahannya itu dianggapnya cocok untuk diterapkan di negara tersebut. Sehingga masyarakat Rusia berbondong-bondong datang berkunjung dengan membawa anak-anak mereka untuk mempelajari dan mendalami tentang kebudayaan Indonesia yang kaya akan keragaman dan keluhuran akal budinya.

Peran Penting Para Tokoh
Adalah menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah, budayawan, akademisi, dan seluruh lapisan rakyat Indonesia itu sendiri untuk dapat saling mendukung serta mengingatkan akan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya yang ada di negeri ini. Karena budaya merupakan aset penting bagi Negara ini, selain itu budaya nusantara adalah ciri identitas bangsa untuk dapat dikenal oleh dunia.

Menanamkan pemahaman tentang nilai-nilai budaya merupakan hal yang sangat penting, apalagi jika ditanamkan sedini mungkin, agar ketika tumbuh dewasa, ia akan dapat mencintai budaya negerinya sendiri. Tentu ini merupakan pekerjaan rumah yang berat untuk mengenalkan budaya Indonesia kepada anak usia dini. Namun, jika melihat jauh ke depan, tentu anak-anak tersebut akan menjadi aset “emas” untuk dapat mempertahankan bangsa dan negara dari derasnya arus globalisasi.

Sampai saat ini, proses edukasi untuk menanamkan nilai-nilai budaya masih terlalu minim, bisa dibuktikan dengan para petinggi negara yang berpidato dengan memakai bahasa daerahnya pun ia tak bisa, atau para orang tua yang cenderung lebih memilih mengasuh anak-anaknya dengan kebarat-baratan, dampaknya banyak anak-anak yang tidak mengetahui tentang identitas dirinya.

Barangkali itulah yang mendasari mengapa semakin hari kebudayaan nusantara semakin tidak begitu diminati oleh masyarakatnya, karena faktor minimnya pemahaman akan nilai-nilai yang terkandung dari kebudayaan itu sendiri.

Tanpa budaya, Indonesia hanya akan dikenal di atas peta saja, tak lebih.


sumber gambar: fin.go.id
Agung Fajar
Persaingan sekolah swasta dan negeri sampai sekarang masih terjadi dan hal ini tentu baik ketika hadirnya perbandingan yang membuat sekolah-sekolah menjadi lebih kompetitif dan adanya check and balance dari pendidikan di Indonesia yang bermuara meningkatnya kualitas pendidikan kita saat ini.

Dalam fenomenalnya kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini terhadap sekolah tidak semua sekolah negeri dapat mengatasinya, terlebih negeri-negeri yang belum menjadi favorit yang pengelolaanya belum secara optimal.

Seperti kebijakan mengenai Ujian Nasional Berbasis Komputer atau yang selanjutnya disebut UNBK, pemerintah menuntut untuk menjalankan ujian tersebut pada komputer namun ketika berbicara sarana dan prasarana sekolah-sekolah negeri yang dimaksud khususnya di daerah-daerah masih banyak ditemukan tidak bisa memenuhi permintaan tersebut serta sekolah negeri itu dituntut untuk mencari jalan keluarnya sendiri.

Hal ini menjadikan sekolah-sekolah negeri yang dimaksud seperti dianak tirikan oleh pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang diambil namun tidak diimbangi dengan siapnya menghadapi persoalan-persoalan baru dari negeri-negeri yang mengalami itu.

Kemudian hadirnya sistem zonasi, memanglah konsep dari sistem ini begitu baik dan benar atas dasar keadilan pendidikan namun pada teknisnya belum hadirnya pemerataan yang baik tehadap sekolah-sekolah negeri menjadikan tumpang tindih semua elemen mengatasi hal ini. Seorang murid yang memiliki potensial unggul dan berbakat tentunya tidak menginginkan sekolah negeri yang sembarangan karena tidak apple to apple dari hak dan kewajibanya.

Dari fenomenal-fenomenal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah saat ini masih lempar batu sembunyi tangan artinya selalu memberi kebijakan-kebijakan yang baik namun ketika kebijakan-kebijakan tersebut menghadirkan persoalan baru, pemerintah angkat tangan dengan persoalan-persoalan itu sehingga dititikberatkan kembali pada sekolahnya sendiri.

Tak jarang dari rentetan-rentetan peristiwa tersebut, orang tua murid memilih alternatif lain yakni menyekolahkan anaknya pada swasta-swasta yang hadir sesuai dengan kesanggupanya. Hal ini dikarenakan swasta cukup mandiri untuk mengelola sekolahnya sendiri sehingga tidak mengalami birokrasi-birokrasi rumit yang menghambat kemajuan pendidikan di Indonesia.

Negeri-negeri yang belum menjadi sekolah-sekolah favorit tentunya harus bertahan dengan persaingan yang kompetitif dengan sekolah-sekolah swasta, sekolah negeri non favorit harus bisa menciptakan terobosan-terobosan baru agar selalu mendapat perhatian baik dari masyarakat dan pemerintah.

Harus memberikan apresiasi atas kinerja sekolah negeri yang belum favorit tapi masih bertahan di tengah banyaknya persoalan terhitung dari jumlah murid yang diterimanya saat memasuki tahun ajaran baru, Pendidikan harus merata sesuai amanah undang-undang namun penyedia pendidikanpun dituntut untuk merata disemua daerah dan mendapatkan hak-haknya dengan sama sehingga menghasilkan sekolah yang berkualitas seperti indeks tenaga pengajar yang berkompeten, sarana pra sarana yang baik dan lain sebagainya untuk mewadahi generasi-generasi yang unggul dikemudian hari.

Sekolah negeri-negeri tersebut harus mendapat perhatian secara khusus untuk menaikkan kembali kualitasnya dan perlunya tuntunan yang berbeda dengan negeri favorit karena negeri favorit dianggap sudah mampu untuk mengelola sekolahnya selagi tidak adanya pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan.

Tuntunan khusus yang diberikan pemerintah terhadap sekolah-sekolah negeri yang belum favorit dilakukan dengan adanya jangka waktu agar negeri tersebut tidak selalu mengadah kepada pemerintah, jangka waktu tersebut harus dimanfaatkan dengan baik seperti program-program pelatihan seperti pelatihan bagaimana meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk tenaga pengajar, Pengelolaan sekolah yang terstruktur agar visi dari sekolah tersebut terwujud, bagaimana membuat pengaduan dengan cara yang baik dan benar agar sekolah-sekolah tersebut tidak merasa di anak tirikan dari pemerintah melalui dinas-dinas terkait ketika ditemukanya persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah atau cara-cara apapun itu yang membuat sekolah-sekolah negeri yang belum favorit merasa terayomi dan pemerintah pun yang telah melakukan program tersebut harus selalu memberikan pengawasan secara khusus bagi sekolah-sekolah negeri yang diperlukan secara khusus agar adanya hasil yang diharapkan dari semua perhatian yang telah dilakukan dan tidak adanya sekolah-sekolah negeri yang tergusur eksistensialnya sekalipun pada daerah-daerah terpencil ditengah persaingan sekolah negeri dan swasta yang semakin kompetitif untuk meningkatkan serta menyebarluaskan kecerdasan kehidupan bangsa dengan cerdas secara intelktual dan cerdas secara spritual.

*Penulis adalah mahasiswa di Karawang

Tergusurnya Sekolah Negeri

by on Oktober 12, 2019
Agung Fajar Persaingan sekolah swasta dan negeri sampai sekarang masih terjadi dan hal ini tentu baik ketika hadirnya perbandingan yang m...
Maulana Yunus

Vulgarnya tontonan politik di negara Indonesia ternyata telah menyebabkan masalah ejakulasi dini. Hal ini ditunjukan dengan turut sertanya pelajar STM atau SMK dalam pusaran aksi massa mahasiswa.

Publik tidak bisa terburu-buru memberikan simpati. Pemandangan ini menjadi masalah tersendiri dan perlu disikapi dengan empati terhadap persoalan pendidikan dan realitas sosial-politik yang dihadapi bangsa Indonesia. Apalagi seorang siswa SMK menyatakan bahwa keturutsertaannya dalam aksi oleh karena tahu politik dari pelajaran PPKn.

Fenomena ini tidak bisa sekadar disimpulkan sebatas euforia dan mesti dilihat sebagai akumulusasi faktor-faktor penyebab.

Fenomenani dipicu oleh pertemuan antara psikologi politik masyarkat dan realitas sosial yang mereka hadapi. Bagaimana tidak, kesatuan antara janji politik elit dalam pilpres, ditambah perdebatan yang menyertainya, pertentangan berbagai kubu kekuasaan, dan sebagainya dengan mudah dapat diakses dengan cara menggeser layar gawai, geser dan jentikan tetikus, juga tombol di remot televisi.

Bahkan pelajar sekolah dapat langsung terlibat dalam percakapan politik, atau mungkin saja buzzer-buzzer politik diantaranya adalah pelajar sekolah.

Dia jenis-jenis pelajar sekolah, dapat dikatakan anak SMK lah yang paling besar terdampak dan merasakan situasi politik hari-hari ini. Orang tua yang menyekolahkan anaknya ke SMK berharapan agar anaknya cepat dipekerjakan dan membantu keuangan keluarga, setidaknya menghidupi dirinya sendiri. SMK menjadi alternatif sebab pemerintah pun mempromosikan demikian.

Bahkan SMK pula yang membawa Jokowi menduduki kursi Presiden. Mengangkat mobil kreasi SMK dan membangun optimisme bahwa SMK mampu menjadi solusi pekerjaan, bahkan membuka lapangan pekerjaan.

Kenyataan berkata lain karena SMK diwacanakan akan dibubarkan karena banyak mencetak pengangguran. Semangat kerja dan membuka lapangan pekerjaan tinggal namanya menjadi Esemka.

Kegagalan negara membina SMK pada akhirnya berdampak ejakulasi dini. Maksudnya, berdasarkan psikologi perkembangan Havighurst, usia SMK adalah remaja umur 16-18 tahun. Tugas perkembangan dalam konteks kewarganegaraan adalah pada tataran membangun keterampilan dan konsep intelektual yang diperlukan. Sehingga aktualisasinya berada pada tataran yang terbatas menurut kurikulum pendidikan. Sedang tugas perkembangan mengemban tanggung jawab sebagai warga negara baru didapat pada usia dewasa awal, 19-30 tahun atau mahasiswa.

Ejakulasi dini kemudian terjadi akibat mandeknya usaha siswa SMK mencapai tanggung jawab sosial, seperti bekerja atau membuka lapangan pekerjaan sebagai salah satu tugas perkembangan.

PPKn sesungguhnya dapat menjadi ruang yang cukup lega untuk mencegah ejakulasi dini melalui empat teknik: kesatu, meminimalisir tekanan politik yang menggumpal di kepala siswa melalui pembelajaran dialogis dan aktual. Membedah masalah politik terhangat dan menyelesaikannya secara konseptual dan berimbang.

Kedua, membina sekolah sebagai laboratorium demokrasi. Bila perlu hadirkan anggota DPRD sebagai ruang berekspresi siswa dan melatih kemampuan partisipatif.

Ketiga, PPKn diselenggarakan dengan perspektif vocational civic. Sehingga terhubung konteks tanggung jawab kewarganegaraan dan profesi yang kelak digeluti.

Keempat, membentuk komunitas dan kegiatan kesukarelaan sebagai wadah ekspresi kepedulian.

#STMMahasiswabersatu terlanjur bergema. Pemerintah mungkin bisa melakukan anestesi—seperti ancaman DO atau represi dari aparat—untuk menanggulangi masalah ini.

Namun efeksamping dari penggunaan alternatif itu kurang baik  menurut perspektif pembinaan peserta didik. Sensitifitas mereka atas tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan cenderung akan melemah. Mungkin juga kebanggaan mereka sebagai bagian dari kesatuan proses kenegaraan akan memudar.

Pemerintah tetap harus menjaga keselamatan jiwa dan cita-cita siswa SMK yang terlibat aksi massa. Kemudian setelah itu intruksikan guru PPKn untuk mengupas tuntas perilaku mereka dan tanamkan nilai-nilai kewarganegaraan kepada mereka. Sehingga proses pendidikan pun memeroleh keuntungan dari fenomena yang telah terjadi.

Penulis adalah mahasiswa magister Ilmu Politik UNPAD

Sumber gambar: tagar.id

STM Bergerak, Apa Salahnya?

by on Oktober 04, 2019
Maulana Yunus Vulgarnya tontonan politik di negara Indonesia ternyata telah menyebabkan masalah ejakulasi dini. Hal ini ditunjukan denga...