Mempekerjakan Guru Pensiun: Mendikbud Kelabakan?


Sebagaimana yang dilansir dari Harian Umum Pikiran Rakyat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, ingin menerbitkan surat edaran bersama berkenaan dengan usulan perpanjangan usia pensiun guru dari 60 menjadi 65 tahun. Baginya usia 60 masih terlalu dini untuk pensiun, masih segar bugar, dan produktif. Dikatakan bahwa langkah ini dilakukan dalam rangka menghalau sekolah atau Pemda yang masih menjalankan praktik rekrutmen guru baru yang disebabkan oleh kekosongan pengajar.

Pasca tersebarnya berita ini, muncul pro-kontra di dalam lingkarangan praktisi pendidikan, meskipun patut diakui bahwa yang terakhir (kontra) lebih dominan dibanding yang pertama. Bukan tanpa alasan, untuk pekerjaan seperti guru (pendidik) yang perlu berpikir keras mengenai model dan metode pembelajaran yang tepat sekaligus membina karakter peserta didik jelas merupakan sebuah pekerjaan yang berat. 

Bukan hanya membutuhkan kerja otak melainkan juga fleksibelitas mental dan fisik yang tinggi. Dan indikator ini sulit dimiliki oleh mereka yang sudah mencapai umur 60 tahun.

Namun informasi tersebut segera diklarifikasi oleh Muhadjir dalam Siaran Pers BKLM Nomor 254/Sipres/A5.3/VIII/2019 seperti yang dimuat dalam www.kemdikbud.go.id, dengan menyatakan bahwa masa pensiun guru PNS tetap di usia 60 tahun. Hanya saja mereka akan diminta untuk tetap mengajar sampai ada guru PNS pengganti.

Bagi penulis kebijakan ini tetap bermasalah. Pertama, mempekerjakan guru pensiun sembari menunggu guru PNS pengganti mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak sigap dalam hal manajerial. Jika pemerintah memiliki data yang valid mengenai jumlah PNS beserta sisa waktu pengabdiannya, seharusnya mereka bisa melakukan perencanaan dan persiapan yang matang, sehingga ketika satu orang PNS pensiun, di waktu itu pula sudah ada PNS penggantinya. Dan bukan malah kelabakan dengan tetap memanfaatkan pensiunan PNS yang seharusnya dapat menghabiskan sisa hidupnya untuk beristirahat bersama sanak saudara.

Kedua, menurut Muhadjir ajakan untuk tetap mengabdi ini ditujukan bagi guru yang masih bersedia dan sanggup. Soal gaji akan diambil dari dana BOS. Kebijakan ini pun terkesan mengambang. Kalau alasannya agar dapat menghentikan rekrutmen guru honorer baru, jelas bahwa gagasan ini tidak bisa menyelesaikan masalah, sebab ajakan tersebut cuma bersifat sukarela, bukan kewajiban sehingga akan memungkinkan tetap terjadi kekosongan pengajar. 

Ditambah lagi, pensiunan PNS ini diberi gaji dari dana BOS yang, telah kita ketahui bersama, jumlahnya terbatas. Para pensiunan PNS yang rata-rata bergolongan IV A yang terbiasa mendapat gaji di atas 4 juta (belum termasuk beragam tunjangan dan sertifikasi) kemudian hanya digaji dari dana BOS. Mereka barangkali akan berpikir dua kali untuk menerima tawaran ini.

Ketiga, adalah soal umur itu sendiri. Menurut penulis, tetap mempekerjakan pensiunan guru berarti menghambat progresivitas dunia pendidikan. Alih-alih, penulis malah menyarankan agar para guru bisa pensiun di usia yang lebih dini, berkisar di umur 50 atau 55 tahun. 

Mengapa demikian? Sebab sebagaimana yang diungkapkan oleh sejarawan kontemporer, Yuval Noah Harari, dalam bukunya yang fenomenal 21 Lessons for 21st Century, bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, umat manusia hari ini sedang berjalan menuju perubahan terus-menerus yang begitu cepat. Kondisi ini membuat para guru harus bisa memberikan kemampuan kepada para siswanya untuk dapat menghadapi aneka perubahan, belajar hal baru, dan menjaga keseimbangan mental. Faktanya, kebanyakan orang yang berusia 50-an sudah tidak siap untuk menghadapi situasi ini.

sumber gambar: jawapos.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar