Mis-Paradigma Para Pengkritik Sistem Zonasi


Banyak broadcast berseliweran di grup WA yang nyinyir terhadap kebijakan sistem zonasi, mulai dari beli makanan harus zonasi hingga nyinyiran bekerja juga harus zonasi. Tapi saya tidak akan merespon pandangan ini karena menurut saya terlalu receh untuk ditanggapi.

Tulisan ini juga diusahakan untuk tidak akan mengulang beberapa ulasan teman-teman yang mencoba untuk melihat sisi positif sistem zonasi. Jika tertarik, silakan baca postingan Fahd Pahdepie di Facebook atau tulisan kakak tingkat saya, Gelar Riksa Abdillah (diposting di facebooknya juga). Dari pada berbuat demikian saya lebih banyak mengeksplorasi beberapa keluhan dan kritikan yang masih luput ditanggapi.

Ada yang bilang bahwa sistem zonasi itu bagus, tetapi karena hari ini situasinya masih belum ada pemerataan sarana prasarana atau fasilitas, maka seharusnya sistem tersebut ditunda terlebih dahulu. Saya tidak setuju dengan pandangan ini, sebab mau sampai kapan kita menunggu realisasi ini. Dengan kompleks dan banyaknya sekolah di Indonesia, pemerataan sar-pras atau fasilitas akan memakan waktu yang begitu lama, padahal tantangan pendidikan di abad 21 terus-menerus merongrong dan harus segera dihadapi.

Ada juga yang mengeluhkan penerapan zonasi karena belum meratanya lokasi sekolah negeri di Indonesia. Berkenaan dengan hal ini, saya malah melihat ada pesan instrinsik yang hendak digarap oleh pemerintah, bahwa masyarakat Indonesia harus segera beralih dari negeri oriented menuju tawaran beragam opsional pendidikan.

Mengapa demikian? Karena pemerintah menyadari bahwa mereka tidak akan bisa bergerak sendiri sehingga perlu juga mengaktualkan dan memberdayakan lembaga pendidikan lain, seperti sekolah swasta, bahkan pendidikan informal. Selama ini sekolah swasta masih dipandang sebelah mata sehingga wajar banyak di antara mereka yang akhirnya harus terpaksa gulung tikar karena kekurangan murid. Sudah kekurangan, yang mereka tampung biasanya adalah murid-murid “buangan” yang tidak diterima di sekolah negeri.

Salah satu alasan klasik mengapa masyarakat tidak mengambil sekolah swasta adalah karena biaya. Tapi bagi saya ada hal lain di belakang itu, yakni soal mind-set “pengemis” yang terus-menerus dipelihara.

Orang Indonesia maunya dimanja, kalau bisa semuanya serba gratis, mulai dari kesehatan hingga pendidikan. Lucunya, mereka lebih memilih untuk menginvestasikan hartanya ke sesuatu yang sangat materialistik dan berjangka pendek. Mudah membeli sepatu bermerk (nike, adidas, dll), tetapi berat sekali mengeluarkan harta untuk, misalnya membeli perlengkapan belajar.

Mudah untuk membeli mobil, motor, kuota, tetapi sulit berinvestasi untuk, misalnya, memberikan sokongan materi atas sesuatu yang menjadi passion si anak. Ngomel ketika anak butuh media/bahan tertentu untuk menunjang pembelajaran tapi mudah membeli tupperware atau perlengkapan mancing.

Pada hakikatnya, sesuatu yang “berharga” memang "mahal". Kita tidak ribut ketika mobil mewah/berkualitas, katakanlah Porsche atau Alphard, itu berharga mahal tetapi ketika bicara soal pendidikan berkualitas kita maunya gratisan? Bagaimana mungkin!! Jadi bagi saya, sekolah swasta yang menarik tarif mahal adalah sesuatu yang sangat masuk akal.

Anda akan ditertawakan ketika menuntut digratiskannya kursus bahasa Inggris yang berkualitas, katakanlah LIA atau British Council.

Pendidikan itu memang harus “mahal”, karena butuh banyak hal sebagai penyokongnya. Ketika kita memaksa untuk merendahkan tarif, seperti yang terjadi di sekolah-sekolah negeri (dipaksa untuk gratis), maka para praktisi yang ada di bawah-lah yang empot-empotan “mengakali” proses pembelajaran.

Orang tua di Indonesia harus diajarkan bahwa pendidikan itu “mahal” yang mulia. Jadi, daripada menuntut murah atau gratis, sebagai orang tua seharusnya bisa mati-matian mencari rezeki/dana untuk bisa menyekolahkan anaknya. Bagi yang benar-benar tidak bisa (sangat miskin dan tak berdaya), maka di sinilah tangan pemerintah muncul untuk membantu. Tapi tidak perlu semua dibantu, karena nanti malah akan menjadi pemalas.

Sebagian orang tua zaman dahulu rela kerja “mati-matian” supaya anaknya bisa sekolah atau kuliah, tapi orang tua sekarang rela “mati-matian” menginvestasikan uangnya untuk membeli smarphone baru, peralatan make up mahal, atau berjelajah ria ke luar negeri, umrah/haji berkali-kali, daripada untuk menumbuh-kembangkan buah hatinya.

Karena banyak orang tua yang memandang pendidikan bukan sebagai sesuatu yang mulia (dan patut untuk diperjuangkan), maka hal ini pun pada akhirnya menurun/tertular kepada anak-anak mereka. Apalagi ketika angka sudah tidak lagi diperlombakan, mereka seperti kehilangan arah, patah semangat, dan tidak memiliki gairah untuk berjuang.

Nilai (angka) oriented memang sudah sangat mengurat-akar di alam bawah sadar kita. Semua hal yang berkaitan dengan pendidikan selalu diukur dengan angka. Padahal pada kenyataannya perolehan nilai (angka) yang besar belum tentu selaras dengan kualitas dirinya. Sebagai contoh, siswa muslim sudah biasa memperoleh nilai tinggi di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Anggaplah di rentang 90-an. Tetapi jika kita mau jujur, berapa persen sih siswa yang benar-benar pantas mendapat nilai itu? 15% juga terlalu besar.

Untungnya di bangku perkuliahan saya pelan-pelan menghilangkan pandangan angka oriented tersebut. Karena bagi saya pendidikan itu bukan soal angka. Dulu saya mendapatkan nilai A untuk mata kuliah Bahasa Arab padahal apa yang saya kuasai? Hampir nol. 

Kasus yang sebaliknya juga pernah terjadi, saya sangat menonjol di mata kuliah Pemikiran Islam (setidaknya dibanding teman-teman satu angkatan) eh saya malah dikasih nilai C sedangkan teman-teman saya mayoritas dapat B. Kalau saya sangat nuntut angka oriented, pasti hati selalu gundah-gulana, tetapi karena berusaha untuk mengubah pandangan tersebut, saya merasa tidak “dirugikan”.  Dan memang, ilmu tidak akan tertukar.

Pendidikan juga bukan soal bersaing dengan orang lain, tetapi jauh lebih sulit, yakni berjuang mengalahkan diri sendiri, menjadi pribadi yang lebih baik setiap saat yang tolok ukurnya adalah diri sendiri. 

Misalnya, jika dulu saya tidak paham soal algoritma, maka semester depan saya harus berjuang agar lumayan paham. Atau ketika sekarang saya belum menguasai percakapan dasar dalam bahasa Inggris di semester depan saya harus memiliki sedikit progres. Atau ketika dulu saya tidak paham tata krama, maka semester depan saya sudah mulai menerapkan tata krama tersebut, dll. Dan inilah yang perlu ditanamkan kepada para siswa hari ini yang sepertinya masih teracuni oleh nilai (angka) oriented.
 **
Sebagian guru khawatir kalau sistem zonasi ini akan mengorbankan siswa-siswa yang sudah memiliki potensi “unggul”, karena ketika digabung dengan mereka yang masih belum  “tersadarkan” maka anak mutiara ini akan mati sebelum berbuah. Bagi saya ketakutan ini dapat diatasi dengan memberikan mereka pengayaan dan tantangan yang berbeda dari murid-murid lainnya.

Guru-guru di sekolah negeri, khususnya yang sudah berstatus PNS/ASN, harusnya siap mengabdi bagaimana pun keadaannya, termasuk ketika mereka menampung siswa-siswa yang belum “tersadarkan”. Kalau mereka hanya mau menerima input yang bagus, lalu bagaimana nasib mereka yang belum “tersadarkan” ini? Siapa lagi yang akan merangkul mereka kalau bukan pemerintah dan aparaturnya!!

Salah satu kunci untuk mengatasi sistem zonasi yang katanya telah memberi sebuah kultur baru, yakni munculnya generasi “pemalas” dan tak “tersadarkan” ada pada sosok leader, kepala sekolah. Ketika kepala sekolah senatiasa merawat idealisme dan visi luhurnya, yang juga perlu ditularkan kepada rekan kerjanya (para guru), meskipun bukan suatu hal yang mudah, insyaallah perlahan-lahan para siswa akan tecerahkan, memahami dengan benar niat atau orientasi pendidikan yang dijalaninya, sehingga mereka akan memiliki semangat untuk memperjuangkannya.

sumber gambar: bbc.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar