Impor Guru, Mengapa Tidak?




Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019) lalu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mencanangkan akan mengundang guru dari luar negeri untuk menjadi tenaga pengajar di Indonesia.

Tidak lama setelah berita ini viral, muncul pro-kontra dari berbagai kalangan, khususnya para guru lokal yang saat ini sedang menjadi tenaga pendidik. Ada semacam ketakutan bahwa posisi para guru lokal akan terganggu dengan munculnya kebijakan ini. Begitu pula dengan ungkapan para aktivis yang bergabung di organisasi kependidikan, salah satunya ialah Satriawan Salim, Wakil Sekjen Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang mengungkapkan bahwa Menko Puan Maharani kurang bijak (Tirto.id, 12/5/2019).

Sebaliknya, penulis malah melihat kebijakan ini sebagai sebuah terobosan yang pantas untuk dipertimbangkan, kalau enggan berkata diterima dengan konstruktif. Sayangnya banyak di antara kita yang kadung sinis karena memperoleh informasi yang kurang lengkap, sebab menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir effendy yang dimaksud oleh Menko Puan bukanlah “mengimpor” melainkan “mengudang” guru atau instruktur luar negeri untuk program Training of Trainers (ToT). Bahkan bukan saja diperuntukkan bagi sekolah tetapi juga untuk lembaga pelatihan yang berada di kementerian lain, misalnya Balai Latihan Kinerja (BLK). Dan sasaran utama program ini tiada lain dalam rangka peningkatan kapasitas pembelajaran vokasi di SMK juga pembelajaran science, techology, engineering, and mathematics (STEM) (Tirto.id).

Akibat dari misinformasi ini akhirnya banyak di antara mereka yang melakukan kritik secara kurang kritis dan memiliki banyak kekurangan analisis, seperti yang dilakukan oleh Ahmad Agus Setiawan. Di dalam tulisannya yang berjudul Ironi Impor Guru (“PR”, 14/05/2019) ia menarasikan setidaknya empat alasan mengapa kebijakan impor guru ini tidak baik.
Pertama, menurutnya pemerintah seharusnya lebih menggencarkan profesionalisme guru lokal, bukan malah menggantinya (impor) dengan guru asing. Jelas di sini beliau salah sangka. Padahal program ini jelas ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme guru lokal sekaligus melengkapinya dengan “persenjataan” pendidikan global. Jangan sampai mereka mendidik/mengajar siswa dengan cara atau sesuatu yang sebenarnya sudah jauh ketinggalan zaman.

Alasan kedua, menurutnya pemerintah sudah mengirim sejumlah guru terpilih/unggulan untuk belajar dan kuliah singkat, supaya sekembalinya mereka dari sana, mereka akan mendidik guru-guru yang belum memperoleh pendidikan/pelatihan dari luar negeri tersebut. Tetapi menurut penulis justru rancangan atau kebijakan yang ingin dilakukan pemerintah sekarang ialah untuk memangkas ketidakefisienan pola tersebut, yakni dengan mengirim sumber primernya ke Indonesia, dan bukan lewat orang kedua (guru kiriman).

Alasan ketiga, menurutnya kebijakan ini akan menelan biaya yang besar. Daripada melakukan hal tersebut lebih baik dialihkan ke perbaikan dan pemerataan infrastruktur, terutama di daerah-daerah 3 T. Malah menurut penulis pengeluaran akan semakin bisa ditekan jika pemerintah bisa langsung membawa sumber utama dibanding mengirim banyak guru ke luar negeri.

Alasan terakhir ialah dengan adanya para lulusan beasiswa LPDP yang siap mengabdi. Sebenarnya alasan ini yang paling lemah. Mengapa? Sebab LPDP adalah beasiswa yang tidak hanya diperuntukkan bagi calon guru, melainkan seluruh jurusan di mana hanya sekian persen saja di antara mereka yang memang ingin menjadi guru pasca lulus kuliah. Selain itu patut diketahui bawhwa lulusan LPDP tidak memiliki ikatan apa pun dengan pemerintah pasca lulus kuliah, sehingga mereka bisa bekerja tanpa selaras dengan rencana karir sebagaimana yang diungkapkannya saat sesi wawancara. Kita hanya bisa mengharapkan tanggung jawab moral dari mereka yang itu pun sifatnya sukarela.

sumber gambar:
duta.co
sinergi.radarmalang.id

Tidak ada komentar:

Posting Komentar