Antara Buruh dan Guru

Selalu ada yang unik di awal bulan Mei. Betapa tidak, terdapat dua pengenangan peristiwa penting yang bukan saja saling berdekatan waktunya tetapi juga keduanya memiliki kaitan erat dari berbagai segi. Apalagi kalau bukan peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang senantiasa diperingati satu hari setelahnya.

Jika yang pertama dapat dijadikan sebagai momen pengingat perjuangan kelas pekerja untuk meraih kendali ekonomi-politis hak-hak industrial, yang terakhir disebut lebih diperingati sebagai bentuk mengenang jasa Ki Hajar Dewantara yang dianggap sebagai bapak atau pelopor pendidikan di Indonesia.

Tentu saja istilah pendidikan tidak akan pernah bisa lepas dengan sosok guru yang sampai detik ini masih menjadi ujung tombak pendidikan, terlebih karena dedikasi dan integritasnya mengabdi pada negara untuk memajukan manusia-manusia Indonesia.

Tetapi sayang, walaupun menurut Tan Malaka dalam salah satu karya tulisnya mengungkapkan bahwa guru pun tergolong buruh (setidaknya dianggap sebagai buruh halus/profesional), banyak hak guru yang jauh tertinggal dengan teman buruh lainnya, termasuk buruh pabrik yang sedari awal masuk sudah mendapatkan honor minimal sesuai ketetepan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).

Sebagaimana yang diketahui, tidak semua guru berstatus ASN/PNS, malah kebanyakan dari mereka berstatus honorer, yang tentu saja berimplikasi pada besaran honorariumnya. Bisa dibayangkan bagaimana mereka bisa bertahan hidup hanya dengan berbekal gaji raturan ribu saja.

Memang, guru adalah profesi pengabdian yang bukan saja sedikit-banyak berbeda (memiliki keunikan humanis) dengan pekerjaan-pekerjaan lain namun juga karena jasa mulianya yang tidak akan pernah terbalaskan.

Tetapi tentu saja kita perlu memikirkan waktu yang telah mereka korbankan, keringat yang telah bercucuran, dan keluarga yang mereka tinggalkan, sesuatu yang sulit untuk sekadar dikonversikan dengan penghargaan dalam bentuk materil (uang, dll). Di sisi lain mereka pun barangkali menginginkan peningkatan kualitas diri, baik secara spiritual, material, kognitif (pengetahuan), dan keterampilan.

Sehingga wajar jika banyak guru yang tak berdaya menghadapi perubahan yang begitu cepat bergerak di mana dunia saat ini memasuki era atau gelombang reformasi informasi (ciri khas masyarakat abad ke-21). Mereka masih menggunakan cara-cara tradisional, gaptek (tidak terampil mengoperasikan komputer dengan segala aplikasinya), dan bahkan terpapar hoax karena lemah literasi.

Jika banyak buruh kasar yang telah terpenuhi keinginannya, sepertinya tidak dengan para guru.

Betapapun demikian bukan berarti penulis hanya menyoroti soal hak guru, yang bahkan sebenarnya hanya merupakan salah satu dari sekian problematika yang berkepanjangan. Sebab hari ini kewajiban (tugas) mereka semakin besar dibandingkan guru masa lalu. Bukan lagi sekadar menyampaikan informasi (learning to know), sesuatu yang sebenarnya sudah tidak terlalu relevan lagi di era keberlimpahan informasi, tetapi pendidikan perlu beranjak ke ranah penerapan (learning to do) hingga pada level learning to live together.

Dengan adanya globalisasi maka yang terakhir disebut telah menjadi sesuatu yang tidak terelakkan di mana indikator-indikatornya seperti bekerjasama, tenggang rasa, dan toleransi, perlu dibumikan. Bahkan sebagian kalangan ada yang menambahkan istilah learning to be sebagai puncak pembelajaran di mana peserta didik pada akhirnya siswa dapat menemukan jati dirinya sesuai dengan keunikannya masing-masing.
*tulisan dimuat di kolom Guru Menulis, Radar Bekasi, 6 Mei 2019

Tidak ada komentar:

Posting Komentar