Prostitusi dan Peran Lembaga Pendidikan


Beberapa hari ini media sosial dipenuhi dengan liputan berita artis berinisial VA yang terjerat ke dalam kasus prostitusi daring (online). Bukan hanya gadis pemeran FTV ini yang diperiksa, namun Polda Jatim pun kemudian memberi tahu bahwa ada sekitar 45 artis lain yang diduga terlibat dalam jaringan prostitusi. Menurut laporan, setidaknya sampai saat ini pelaku (mucikari) telah ditangkap oleh pihak kepolisian. 

Berkaitan dengan hal ini mencuat beragam respon, ada yang menghujat dan menghakimi, tetapi ada pula yang lebih menekankan aspek perlindungan nama baik si perempuan, yang menurutnya adalah korban bukan pelaku. Uniknya, bahkan ada pandangan minor yang mengungkapkan bahwa kalaupun ada seseorang yang, katakanlah, menjual dirinya maka hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan berdasarkan standar Hak Asasi Manusia yang mana salah satu poinnya ialah hak atas properti diri.

Betapapun pandangan yang disebut terakhir ini memang berlaku di banyak negara Barat, tetapi apakah kemudian Indonesia pantas sekonyong-konyong untuk menganutnya? Penulis kira pemahaman ini tidaklah cocok untuk negara Indonesia yang begitu terilhami oleh nilai-nilai keagamaan. Terlebih sejauh pemahaman penulis, tidak ada satu pun agama yang membolehkan umatnya untuk “menjual diri” hanya karena merasa bahwa tubuh yang dimiliki adalah mutlak menjadi miliknya.

Kita dapat melihat bahwa aspek spiritual maupun ketuhanan sangat melekat erat dalam hampir semua bidang, terlebih di ranah pendidikan formal. Di dalam Kompetensi Inti (KI) semua mata pelajaran misalnya, aspek spiritual-keagamaan diletakkan di urutan pertama (KI 1) di atas aspek sosial, kognitif, dan keterampilan, menandakan bahwa nilai-nilai agama sangat penting untuk menjadi dasar pijakan dalam berpikir dan bertindak, meskipun tentu saja semua aspek ini tidak dapat dipisahkan. 

Kemudian Kompetensi Inti (KI) ini diturunkan ke dalam Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Ketercapaian (IK), khususnya pada mata pelajaran Agama dan PKn, sehingga diharapkan aspek tersebut dapat benar-benar teraktualkan ke dalam diri peserta didik. Bahkan religiusitas masuk ke dalam sembilan belas nilai karakter yang didorong oleh Kurtilas (K13).

Langkah-langkah ini sebenarnya dapat dianggap sebagai suatu upaya positif penumbuhan kesadaran hidup di bawah bimbingan Ilahi di mana salah satu tujuannya ialah supaya kelak mereka dapat menjadi manusia dewasa yang memang di satu sisi telah diberikan kebebasan untuk bertindak, tetapi di sisi lain perlu bertanggung jawab atas kebebasan yang dipilihnya di mana diharapkan dapat senantiasa menapak di jalan yang diridai Tuhan. Menyadari pula bahwa segala hal yang dimilikinya hanyalah titipan yang perlu difungsikan atau digunakan sebagaiamana kehendak pemilik aslinya (Tuhan).

Di sini penulis tidak hendak untuk menjustifikasi kesalahan pada satu pihak tertentu, karena sangat mungkin bahwa persoalan ini memiliki sekian banyak faktor, yang di antaranya ialah hasrat ingin mendapatkan perhatian dari khalayak. Ini banyak terjadi di media sosial, khususnya Instagram, di mana orang berlomba-lomba untuk tampil mewah (glamor) dan bergaya hidup hedonis atau konsumtif. 

Tekanan-tekanan ini seringkali membuat mereka akhirnya mencari jalan pintas untuk memeroleh uang dan akhirnya terjebak ke dalam tindakan terlarang (dalam kacamata agama). Dalam hal ini para pendidik agaknya perlu menggencarkan kembali pemahaman yang mendalam kepada siswanya bahwa kemuliaan manusia bukanlah dilihat dari seberapa indah dan menarik fisik ataupun atribut yang dikenakannya, melainkan keindahan batinlah yang terus kekal menghiasi dirinya.


sumber gambar: merdeka.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar