Membumikan Libertarianisme?



Judul               : Alam Pikiran Libertarian: Menifesto untuk Kebebasan
Penulis             : David Boaz
Penerbit           : Indeks
Edisi                : Pertama, Oktober 2018
Penerjemah      : Nanang Sunandar, Sukron Hadi, Maman Suratman
Tebal               : xv + 437
ISBN               : 9786026123312
                                               
Membahas libertarianisme, khususnya di Indonesia, sepertinya tidak akan sempurna jika kita tidak menyebut nama Cania Citta Irlanie di dalamnya. Meskipun nama-nama lain bisa saja disebutkan, tetapi dia bisa dibilang termasuk salah seorang yang berhasil memperkenalkannya kepada kalangan milenial, berkat penyuaraan opini-opininya di Geotimes, Qureta, maupun blog dan akun youtube pribadinya. Namanya semakin melejit, walaupun penuh pro-kontra, setelah dirinya muncul di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang mendukung tindakan LBGT dan kontra terhadap pemidanaan kepada mereka, yang ternyata pandangannya ini mencirikan ide khas libertarian, sebagaimana yang diakuinya sendiri. 

Kemudian anak-anak muda semakin penasaran dengan apa yang dimaksud dengan libertarian, apa bedanya dengan liberalisme. Mereka semakin gundah karena memang masih sangat minim referensi berbahasa Indonesia yang membahasnya. 

Semangat yang menggebu-gebu itu akhirnya dapat diakhiri, setidaknya dalam waktu dekat ini, setelah munculnya buku karya David Boaz, salah seorang think tank libertarian paling berpengaruh di Amerika modern yang berjudul Alam Pikiran Libertarian: Manifesto untuk Kebebasan (Indeks, 2018 atas kerjasama dengan Cato Institute), yang tiada lain merupakan terjemahan dua orang rekan panitia kegiatan kepenulisan yang pernah saya ikuti, Mas Nanang Sunandar dan Sukron Hadi[1]. Tentu saja buku ini mendapat sambutan hangat, ketika pertama kali peluncurannya, yang juga mengundang Cania sebagai salah satu pembicaranya. 

Boaz, yang tiada lain merupakan wakil presiden eksekutif Cato Institute, dalam pengantar edisi Indonesia menaruh sikap yang sepenuhnya optimis dalam memandang masa depan dunia dengan nilai-nilai libertarian yang saat ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Betapa tidak, baginya ideologi libertarianisme telah terbukti bisa memberikan sumbangsih akbar kepada perbaikan dan kemajuan dunia, menumbuh-suburkan ekonomi, perdamaian, dan harmoni sosial sembari memberantas musuh bubuyutan umat manusia seperti kelaparan, kemiskinan, dan peperangan. Dengan kata lain, membumikan libertarianisme berarti memanusiakan manusia. 

Jika kita hendak memeras inti yang paling inti dari ajaran libertarianisme, bagi Boaz, itu adalah kebebasan individu, pemerintahan yang terbatas, dan pasar bebas. Kita akan membahas ide yang pertama. Mengapa harus kebebasan individu? menurut Boaz ini dikarenakan mustahil masyarakat dunia bersepakat atas nilai yang mereka yakini atau yang dianggap benar, oleh karena itu libertarianisme menawarkan solusi bahwa setiap individu berhak memutuskan untuk “menjalani hidupnya dengan cara apa pun yang dia pilih” selama tidak mencederai hak orang lain. Ini karena setiap “individu memiliki konsep yang berbeda tentang makna hidup, keberadaan Tuhan, dan tentang cara mengejar kebahagiaan” (h. 137). Konsekuensi logisnya, kita harus menghargai pluralisme moral. 

Bisa dikatakan bahwa ide kebebasan individu ini sebagai saripati libertarianisme, sedangkan dua ide besar sisanya hanyalah nilai turunannya saja. Pemerintahan yang terbatas patut ditegakkan tiada lain demi menjaga nilai kebebasan individu ini. Bagi Boaz, peran pemerintah bukanlah untuk memaksakan satu nilai moral tertentu kepada masyarakat, alih-alih “untuk menerapkan suatu kerangka aturan yang akan menjamin kebebasan individu untuk mengejar kebaikannya sendiri dengan caranya masing-masing” (h. 138). 

Maka wajar jika libertarian sangat menentang tindakan-tindakan pemerintah yang “sok” mengatur warga negaranya yang merupakan ciri khas pemerintahan berbasis sentralitas, sebaliknya pemerintah harus menganut desentralisasi dalam hampir segala aspeknya. Produk ide kedua ini ialah sukulerisme radikal, dalam artian bahwa semuanya harus dipisahkan dari peran negara. Bukan hanya perlu memisahkan agama dengan negara, tetapi juga sekolah dan negara, ras dan negara, seni dan negara, bahkan ekonomi dan negara (h. 160). 

Boaz mengatakan bahwa akan lebih sedikit konflik antar manusia ketika kita memiliki lebih sedikit perintah dan larangan yang spesifik tentang bagaimana seharusnya kita hidup. Di banyak bagian buku ini Boaz memberi gambaran betapa tatanan sosial akan gagal ketika pemerintah menerapkan sistem otoriterianisme atau pun sosialisme. Bahkan meskipun ketika negara menjalankan peran tersebut, nyatanya pekerjaan yang dikerjakan oleh mereka seringkali “kurang efisien, kurang inovatif, dan lebih boros ketimbang pihak swasta” (h. 23). 

Hal lain yang masih berhubungan erat dengan hak individu dan pembatasan pemerintah ialah soal hak properti. Yang dimaksud properti di sini ialah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, termasuk tubuhnya. Seseorang bebas untuk memperlakukan segala properti pribadinya, untuk dijual, ditukarkan, dipinjamkan, disewakan, dan sebagainya. Sebagai contoh, dia bebas untuk menjual rumahnya atau tidak, menjual tubuhnya atau tidak, melalui transaksi yang telah disepakati secara sukarela. Bahkan, dia bebas untuk memasukkan racun atau membunuh dirinya sendiri atau melalui perantara orang lain (dokter), sekali lagi, karena dia berhak untuk memanfaatkan properti yang dimilikinya. 

Ajaran inti terakhir libertarianisme adalah kebebasan ekonomi, yang menuntut adanya pasar bebas. Dalam kerangka kebebasan ekonomi, seseorang bebas untuk melakukan kegiatan produksi dan pertukaran dengan orang lain yang dampaknya sangat positif, karena dengan adanya budaya kompetisi di area pasar bebas, mereka akan terus menelurkan karya-karya baru yang inovatif, dan tentu saja membuahkan kesejahteraan umum. Kita bisa melihat adanya ledakan kekayaan, sesuatu yang belum pernah terjadi di era-era sebelumnya, sebagaimana yang terjadi di Eropa Barat, Amerika, dan belakangan Cina. 

Tetapi harus diakui bahwa merebaknya penuntutan atas hak, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum libertarian, bukanlah tanpa masalah. Orang-orang semakin memiliki banyak tuntutan hak, misalnya, satu pihak menuntut hak untuk terhindar dari asap rokok, terhindar dari konten porno, atau terhindar dari unsur-unsur keagamaan, tetapi di lain pihak ada yang menuntut hak kebebasan mengekspresikan keyakinan keagamannya, kebebasan untuk mengekpos tubuhnya, atau kebebasan untuk mengisap rokok atau ganja. Sehingga keadaan ini mengesankan paradoks kebebasan yang diharapkan. 

Sayangnya langkah untuk menyeragamkan aturan pun, sebagaimana ciri khas tindakan pemerintah, juga bukanlah solusi yang baik. Akhirnya dari sinilah konsep desentralisasi keputusan mendapatkan tempatnya. Dengan merujuk pada hak atas properti, semua persoalan dikembalikan ke sini. Jadi, alih-alih melarang total atau melegalkan total suatu persoalan, libertarianisme menyarankan untuk membiarkan adanya pluralisme keputusan yang keputusannya ditentukan oleh si pemilik properti. 

Sebagai contoh, Organisasi Persis (Persatuan Islam) hanya menerima pegawai dari kalangan Muslim yang anti pluralisme dan tidak merokok sedangkan Nahdatul Ulama menerima mereka yang berpemikiran pluralis dan merokok. Kedua keputusan ini, menurut kacamata libertarian, adalah sama-sama sah. Konsep ini, menurut Boaz, bisa diperluas ke seluruh persoalan.

“Jika kita bergantung pada sistem hak milik dan pluralisme, kita akan membiarkan jutaan bisnis membuat keputusannya sendiri, setiap pemilik mempertimbangkan keyakinan agamanya sendiri, hal-hal yang dipedulikan karyawannya, dan faktor-faktor lain yang menurutnya penting...Hidup penuh dengan transaksi; lebih baik membiarkan transaksi-transaksi itu dibuat pada basis lokal dan terdesentralisasi ketimbang berdasarkan pada sebuah kewenangan terpusat.”

Boaz juga mengkritisi orang-orang Amerika yang telah salah paham soal apa itu hak di mana mereka menuntut sesuatu yang sebenarnya bukanlah disebut sebagai hak. Ia menyebutnya sebagai “hak-hak palsu”, seperti menuntut hak memperoleh pendidikan, perawatan kesehatan, tunjangan masa tua, subsidi pertanian, jaminan sosial dan lain sebagainya, yang kesemuanya ini sebenarnya dipahami secara salah sebagai hak atas kehidupan (yang layak). 
 
Jelas, dia sangat tidak setuju dengan hal ini, karena maksud dari hak atas kehidupan yaitu “bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengambil tindakan dalam kelanjutan hidup dan perkembangannya, bukan untuk memaksa orang lain melayani kebutuhannya” (h. 85). Oleh karena itu pula, wajar jika kalangan libertarian tidak menyukai adanya pajak yang berlebihan, karena bagaimana bisa dibilang adil jika seseorang menerima sesuatu dari apa yang tidak dia kerjakan di satu sisi sedangkan di sisi lain ada seseorang yang melakukan suatu upaya (kerja misalnya) tetapi hasilnya/manfaatnya (sebagian maupun seluruhnya) malah dinikmati oleh orang lain. Kalaupun harus ada semacam “hak-hak palsu” yang perlu didapat oleh seseorang, sifatnya haruslah sekadar pemberian sukarela atau pinjaman belaka yang sewaktu-waktu harus dikembalikan. 

Demikianlah garis besar pemikiran libertarianisme yang tertuang dalam buku ini. Dan mungkin salah satu refleksi yang timbul ialah adanya pertanyaan yang masuk akal, apakah pemikiran libertarianisme ini bisa atau perlu diterapkan di Indonesia? 

sumber gambar: indeks.co.id


[1] Ditambah satu penerjemah lain Maman Suratman yang juga aktif menyuarakan ide-ide libertarian di Qureta.

1 komentar: