Sella Rachmawati

2019 benar-benar sangat terasa nuansa politiknya. Di lingkungan masyarakat, seperti keluarga, sekolah, pos kamling, bahkan di tempat ibadah sekali pun yang selalu dibahas adalah “kamu pilih nomor 1 atau nomor 2?” begitu seterusnya lalu kemudian sampai pada titik mendukung membabi buta dan mencela pasangan yang bukan pilihannya.

Tidak aneh memang, sepertinya hal ini akan terus berlangsung sampai disahkannya pasangan salah satu calon presiden eh atau bahkan lebih lama lagi? Heheu. Ini terus berulang 5 tahun sekali.

Parahnya, sekarang ini akses media sosial sangat rentan digunakan oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab demi membuat perhatian pada calon yang mereka dukung. Memang hal itu tidak dilarang, hanya saja sering kita jumpai kampanye-kampanye yang tidak sehat.

Memelintir berita atau informasi salah satu calon, bahkan sampai membuat berita palsu tentangny. Mirisnya masyarakat kita pun karena saking inginnya capres yang mereka dukung menang, ikut me re-share berita-berita yang belum bisa diuji kebenarannya lantas ditambahi bumbu-bumbu provokatif.

Benarkah kampanye harus dilakukan dengan hal seperti itu? Atau haruskah para pendukung masing-masing capres ikut menebar berita-berita hoax? Membenci paslon yang tidak mereka dukung? Melontarkan nada-nada suudzon kepada paslon lawan?

Tidakkah mereka ingat, apapun yang dilakukan makhluk di dunia, tindakan dan perkataannya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat? Atau lagi-lagi mereka hanya menganggap ini hanya dongeng pengantar tidur? Mereka berdalih karena mereka cinta NKRI, mencintai keberlangsungan Indonesia 5 tahun ke depan dengan mencintai paslon yang mereka dukung dan membenci paslon dan pendukung paslon lainnya. Hey! Cinta tak melahirkan benci pada orang lain, apalagi untuk keberlangsungan negeramu.

Begini deh, siapa pun nanti yang terpilih tentu dengan se-LUBER JURDIL-nya pemilu kita doakan amanah, jika ia kamu nilai banyak dosa dan salah doakan saja semoga diampuni dan diberi hidayah.

Eits, kamu jangan komentar “halah, mana bisa yang seperti itu dapat hidayah!” tunggu, kamu itu Tuhan? Kok bisa menentukan sih? Hehe.

Mari kita saling menyayangi, karena kalau sudah saling sayang perbedaan pun menjadi lebur.

sumber gambar: theinsiderstories.com


Judul               : Alam Pikiran Libertarian: Menifesto untuk Kebebasan
Penulis             : David Boaz
Penerbit           : Indeks
Edisi                : Pertama, Oktober 2018
Penerjemah      : Nanang Sunandar, Sukron Hadi, Maman Suratman
Tebal               : xv + 437
ISBN               : 9786026123312
                                               
Membahas libertarianisme, khususnya di Indonesia, sepertinya tidak akan sempurna jika kita tidak menyebut nama Cania Citta Irlanie di dalamnya. Meskipun nama-nama lain bisa saja disebutkan, tetapi dia bisa dibilang termasuk salah seorang yang berhasil memperkenalkannya kepada kalangan milenial, berkat penyuaraan opini-opininya di Geotimes, Qureta, maupun blog dan akun youtube pribadinya. Namanya semakin melejit, walaupun penuh pro-kontra, setelah dirinya muncul di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang mendukung tindakan LBGT dan kontra terhadap pemidanaan kepada mereka, yang ternyata pandangannya ini mencirikan ide khas libertarian, sebagaimana yang diakuinya sendiri. 

Kemudian anak-anak muda semakin penasaran dengan apa yang dimaksud dengan libertarian, apa bedanya dengan liberalisme. Mereka semakin gundah karena memang masih sangat minim referensi berbahasa Indonesia yang membahasnya. 

Semangat yang menggebu-gebu itu akhirnya dapat diakhiri, setidaknya dalam waktu dekat ini, setelah munculnya buku karya David Boaz, salah seorang think tank libertarian paling berpengaruh di Amerika modern yang berjudul Alam Pikiran Libertarian: Manifesto untuk Kebebasan (Indeks, 2018 atas kerjasama dengan Cato Institute), yang tiada lain merupakan terjemahan dua orang rekan panitia kegiatan kepenulisan yang pernah saya ikuti, Mas Nanang Sunandar dan Sukron Hadi[1]. Tentu saja buku ini mendapat sambutan hangat, ketika pertama kali peluncurannya, yang juga mengundang Cania sebagai salah satu pembicaranya. 

Boaz, yang tiada lain merupakan wakil presiden eksekutif Cato Institute, dalam pengantar edisi Indonesia menaruh sikap yang sepenuhnya optimis dalam memandang masa depan dunia dengan nilai-nilai libertarian yang saat ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Betapa tidak, baginya ideologi libertarianisme telah terbukti bisa memberikan sumbangsih akbar kepada perbaikan dan kemajuan dunia, menumbuh-suburkan ekonomi, perdamaian, dan harmoni sosial sembari memberantas musuh bubuyutan umat manusia seperti kelaparan, kemiskinan, dan peperangan. Dengan kata lain, membumikan libertarianisme berarti memanusiakan manusia. 

Jika kita hendak memeras inti yang paling inti dari ajaran libertarianisme, bagi Boaz, itu adalah kebebasan individu, pemerintahan yang terbatas, dan pasar bebas. Kita akan membahas ide yang pertama. Mengapa harus kebebasan individu? menurut Boaz ini dikarenakan mustahil masyarakat dunia bersepakat atas nilai yang mereka yakini atau yang dianggap benar, oleh karena itu libertarianisme menawarkan solusi bahwa setiap individu berhak memutuskan untuk “menjalani hidupnya dengan cara apa pun yang dia pilih” selama tidak mencederai hak orang lain. Ini karena setiap “individu memiliki konsep yang berbeda tentang makna hidup, keberadaan Tuhan, dan tentang cara mengejar kebahagiaan” (h. 137). Konsekuensi logisnya, kita harus menghargai pluralisme moral. 

Bisa dikatakan bahwa ide kebebasan individu ini sebagai saripati libertarianisme, sedangkan dua ide besar sisanya hanyalah nilai turunannya saja. Pemerintahan yang terbatas patut ditegakkan tiada lain demi menjaga nilai kebebasan individu ini. Bagi Boaz, peran pemerintah bukanlah untuk memaksakan satu nilai moral tertentu kepada masyarakat, alih-alih “untuk menerapkan suatu kerangka aturan yang akan menjamin kebebasan individu untuk mengejar kebaikannya sendiri dengan caranya masing-masing” (h. 138). 

Maka wajar jika libertarian sangat menentang tindakan-tindakan pemerintah yang “sok” mengatur warga negaranya yang merupakan ciri khas pemerintahan berbasis sentralitas, sebaliknya pemerintah harus menganut desentralisasi dalam hampir segala aspeknya. Produk ide kedua ini ialah sukulerisme radikal, dalam artian bahwa semuanya harus dipisahkan dari peran negara. Bukan hanya perlu memisahkan agama dengan negara, tetapi juga sekolah dan negara, ras dan negara, seni dan negara, bahkan ekonomi dan negara (h. 160). 

Boaz mengatakan bahwa akan lebih sedikit konflik antar manusia ketika kita memiliki lebih sedikit perintah dan larangan yang spesifik tentang bagaimana seharusnya kita hidup. Di banyak bagian buku ini Boaz memberi gambaran betapa tatanan sosial akan gagal ketika pemerintah menerapkan sistem otoriterianisme atau pun sosialisme. Bahkan meskipun ketika negara menjalankan peran tersebut, nyatanya pekerjaan yang dikerjakan oleh mereka seringkali “kurang efisien, kurang inovatif, dan lebih boros ketimbang pihak swasta” (h. 23). 

Hal lain yang masih berhubungan erat dengan hak individu dan pembatasan pemerintah ialah soal hak properti. Yang dimaksud properti di sini ialah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, termasuk tubuhnya. Seseorang bebas untuk memperlakukan segala properti pribadinya, untuk dijual, ditukarkan, dipinjamkan, disewakan, dan sebagainya. Sebagai contoh, dia bebas untuk menjual rumahnya atau tidak, menjual tubuhnya atau tidak, melalui transaksi yang telah disepakati secara sukarela. Bahkan, dia bebas untuk memasukkan racun atau membunuh dirinya sendiri atau melalui perantara orang lain (dokter), sekali lagi, karena dia berhak untuk memanfaatkan properti yang dimilikinya. 

Ajaran inti terakhir libertarianisme adalah kebebasan ekonomi, yang menuntut adanya pasar bebas. Dalam kerangka kebebasan ekonomi, seseorang bebas untuk melakukan kegiatan produksi dan pertukaran dengan orang lain yang dampaknya sangat positif, karena dengan adanya budaya kompetisi di area pasar bebas, mereka akan terus menelurkan karya-karya baru yang inovatif, dan tentu saja membuahkan kesejahteraan umum. Kita bisa melihat adanya ledakan kekayaan, sesuatu yang belum pernah terjadi di era-era sebelumnya, sebagaimana yang terjadi di Eropa Barat, Amerika, dan belakangan Cina. 

Tetapi harus diakui bahwa merebaknya penuntutan atas hak, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum libertarian, bukanlah tanpa masalah. Orang-orang semakin memiliki banyak tuntutan hak, misalnya, satu pihak menuntut hak untuk terhindar dari asap rokok, terhindar dari konten porno, atau terhindar dari unsur-unsur keagamaan, tetapi di lain pihak ada yang menuntut hak kebebasan mengekspresikan keyakinan keagamannya, kebebasan untuk mengekpos tubuhnya, atau kebebasan untuk mengisap rokok atau ganja. Sehingga keadaan ini mengesankan paradoks kebebasan yang diharapkan. 

Sayangnya langkah untuk menyeragamkan aturan pun, sebagaimana ciri khas tindakan pemerintah, juga bukanlah solusi yang baik. Akhirnya dari sinilah konsep desentralisasi keputusan mendapatkan tempatnya. Dengan merujuk pada hak atas properti, semua persoalan dikembalikan ke sini. Jadi, alih-alih melarang total atau melegalkan total suatu persoalan, libertarianisme menyarankan untuk membiarkan adanya pluralisme keputusan yang keputusannya ditentukan oleh si pemilik properti. 

Sebagai contoh, Organisasi Persis (Persatuan Islam) hanya menerima pegawai dari kalangan Muslim yang anti pluralisme dan tidak merokok sedangkan Nahdatul Ulama menerima mereka yang berpemikiran pluralis dan merokok. Kedua keputusan ini, menurut kacamata libertarian, adalah sama-sama sah. Konsep ini, menurut Boaz, bisa diperluas ke seluruh persoalan.

“Jika kita bergantung pada sistem hak milik dan pluralisme, kita akan membiarkan jutaan bisnis membuat keputusannya sendiri, setiap pemilik mempertimbangkan keyakinan agamanya sendiri, hal-hal yang dipedulikan karyawannya, dan faktor-faktor lain yang menurutnya penting...Hidup penuh dengan transaksi; lebih baik membiarkan transaksi-transaksi itu dibuat pada basis lokal dan terdesentralisasi ketimbang berdasarkan pada sebuah kewenangan terpusat.”

Boaz juga mengkritisi orang-orang Amerika yang telah salah paham soal apa itu hak di mana mereka menuntut sesuatu yang sebenarnya bukanlah disebut sebagai hak. Ia menyebutnya sebagai “hak-hak palsu”, seperti menuntut hak memperoleh pendidikan, perawatan kesehatan, tunjangan masa tua, subsidi pertanian, jaminan sosial dan lain sebagainya, yang kesemuanya ini sebenarnya dipahami secara salah sebagai hak atas kehidupan (yang layak). 
 
Jelas, dia sangat tidak setuju dengan hal ini, karena maksud dari hak atas kehidupan yaitu “bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengambil tindakan dalam kelanjutan hidup dan perkembangannya, bukan untuk memaksa orang lain melayani kebutuhannya” (h. 85). Oleh karena itu pula, wajar jika kalangan libertarian tidak menyukai adanya pajak yang berlebihan, karena bagaimana bisa dibilang adil jika seseorang menerima sesuatu dari apa yang tidak dia kerjakan di satu sisi sedangkan di sisi lain ada seseorang yang melakukan suatu upaya (kerja misalnya) tetapi hasilnya/manfaatnya (sebagian maupun seluruhnya) malah dinikmati oleh orang lain. Kalaupun harus ada semacam “hak-hak palsu” yang perlu didapat oleh seseorang, sifatnya haruslah sekadar pemberian sukarela atau pinjaman belaka yang sewaktu-waktu harus dikembalikan. 

Demikianlah garis besar pemikiran libertarianisme yang tertuang dalam buku ini. Dan mungkin salah satu refleksi yang timbul ialah adanya pertanyaan yang masuk akal, apakah pemikiran libertarianisme ini bisa atau perlu diterapkan di Indonesia? 

sumber gambar: indeks.co.id


[1] Ditambah satu penerjemah lain Maman Suratman yang juga aktif menyuarakan ide-ide libertarian di Qureta.

Membumikan Libertarianisme?

by on Januari 19, 2019
Judul                : Alam Pikiran Libertarian: Menifesto untuk Kebebasan Penulis              : David Boaz Penerbit           ...

Islam merupakan sebuah agama fitrah yang sangat meluhurkan harkat dan martabat manusia, oleh karena itu segala bentuk tindakan seksual, dalam hal ini ialah berhubungan badan, dilarang jika tanpa ada ikatan pernikahan yang sah.

Bahkan, berpagi-pagi Islam telah memberi pagar batasnya, yakni mengajurkan kepada umat Muslim agar tidak mendekatinya. “Dan janganlah kau mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk” (QS. Al-Isra, 17: 32).

Dari ayat ini kita dapat menangkap makna bahwa kegiatan apa pun, jika hal tersebut mengarah kepada sesuatu yang akan dapat menumbuhkan hasrat seksual, bisa berupa nyanyian, tarian, pacaran, dan lain sebagainya, maka otomatis terlarang juga.

Tentu saja perintah ini bukan sesuatu yang tanpa dasar, karena Allah senantiasa memberikan aturan demi kebaikan manusia itu sendiri. Dengan demikian, yang patut diyakini sedari awal ialah bahwa kita perlu berpandangan positif terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah.

Meski tidak dapat melihat mengetahui hakikat segala aturan syariah-Nya secara menyeluruh, tetapi umat Muslim setidaknya dapat berpikir keras (jihad) dalam rangka mengetahui larangan berzina ini.
Di sinilah peran para ulama untuk memerincinya dengan menggunakan pendekatan maqasid syariah yang terdiri dari lima poin pemeliharaan. Pertama, ialah hifz al-din. Dalam keyakinan Islam, manusia hanya diberikan amanah atas segala hal yang diberikan oleh Allah, termasuk anggota tubuhnya. Karena sekadar titipan, maka manusia tidak boleh menggunakannya untuk sesuatu yang tidak diridai oleh Pemilik aslinya. Tidak dapat dibayangkan betapa runtuhnya agama jika manusia boleh berbuat seenaknya hanya karena merasa dia memiliki hak absolut atas apa yang dimilikinya.

Kemudian ada hifz al-nafs. Aturan menjauhi segala bentuk perzinahan atau seks bebas dalam Islam tegas dalam rangka melindungi jiwa manusia dari aneka kerusakan, seperti penyakit mental dan fisik (HIV/AIDS). Ketiga ada hifz al-nasl. Telah terang bahwa perzinahan akan merusak keharmonisan dan tatanan hidup dalam berkeluarga, sebuah wadah yang dalam Islam bukan sekadar tempat untuk memeroleh keselamatan dan perlidungan diri, melainkan lebih jauh sebagai tempat pendidikan keagamaan yang utama.

Selanjutnya ada hifz al-mal (memelihara harta) dan hifz al-aql (memelihara akal) yang juga rentan terkena dampak buruk jika prostitusi atau perzinahan dibiarkan.

Penulis menyadari bahwa ini bukanlah sekadar persoalan objek pezina, yang seringkali dilayangkan terhadap kaum perempuan, sebab Alquran sendiri memandang perkara ini tanpa melihat jenis kelamin.

Bahkan dalam surat An-Nur 30 terkesan bahwa laki-laki yang harus diingatkan terlebih dahulu dibandingkan perempuan di mana Allah berfirman, “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka...” Barulah di ayat selanjutnya anjuran memelihara kehormatan diri ditujukan kepada perempuan.  

Betapapun Allah Maha Pengampun. Bagi mereka yang telah terlanjur melakukan perzinahan tetapi memiliki tekad kuat untuk menyesali perbuatannya sembari bertaubat, sumber hadis secara implisit menyuruh para pelaku untuk tidak perlu menyerahkan dirinya ke lembaga pengadilan sebagaimana Rasulullah Saw. pernah mendapati seorang pezina yang datang menghadapnya untuk diberi hukuman.

Alih-alih segera mengeksekusi, Rasulullah terus-menerus menundanya, sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi hendak berpura-pura mengabaikannya, hingga pada pertemuan yang ketiga. Tetapi karena pezina datang kembali, menagih untuk diberi hukuman, maka ia terpaksa untuk menindaknya.

sumber gambar: aceh.tribunnews.com

Islam dan Prostitusi

by on Januari 11, 2019
Islam merupakan sebuah agama fitrah yang sangat meluhurkan harkat dan martabat manusia, oleh karena itu segala bentuk tindakan seksual, ...

Beberapa hari ini media sosial dipenuhi dengan liputan berita artis berinisial VA yang terjerat ke dalam kasus prostitusi daring (online). Bukan hanya gadis pemeran FTV ini yang diperiksa, namun Polda Jatim pun kemudian memberi tahu bahwa ada sekitar 45 artis lain yang diduga terlibat dalam jaringan prostitusi. Menurut laporan, setidaknya sampai saat ini pelaku (mucikari) telah ditangkap oleh pihak kepolisian. 

Berkaitan dengan hal ini mencuat beragam respon, ada yang menghujat dan menghakimi, tetapi ada pula yang lebih menekankan aspek perlindungan nama baik si perempuan, yang menurutnya adalah korban bukan pelaku. Uniknya, bahkan ada pandangan minor yang mengungkapkan bahwa kalaupun ada seseorang yang, katakanlah, menjual dirinya maka hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan berdasarkan standar Hak Asasi Manusia yang mana salah satu poinnya ialah hak atas properti diri.

Betapapun pandangan yang disebut terakhir ini memang berlaku di banyak negara Barat, tetapi apakah kemudian Indonesia pantas sekonyong-konyong untuk menganutnya? Penulis kira pemahaman ini tidaklah cocok untuk negara Indonesia yang begitu terilhami oleh nilai-nilai keagamaan. Terlebih sejauh pemahaman penulis, tidak ada satu pun agama yang membolehkan umatnya untuk “menjual diri” hanya karena merasa bahwa tubuh yang dimiliki adalah mutlak menjadi miliknya.

Kita dapat melihat bahwa aspek spiritual maupun ketuhanan sangat melekat erat dalam hampir semua bidang, terlebih di ranah pendidikan formal. Di dalam Kompetensi Inti (KI) semua mata pelajaran misalnya, aspek spiritual-keagamaan diletakkan di urutan pertama (KI 1) di atas aspek sosial, kognitif, dan keterampilan, menandakan bahwa nilai-nilai agama sangat penting untuk menjadi dasar pijakan dalam berpikir dan bertindak, meskipun tentu saja semua aspek ini tidak dapat dipisahkan. 

Kemudian Kompetensi Inti (KI) ini diturunkan ke dalam Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Ketercapaian (IK), khususnya pada mata pelajaran Agama dan PKn, sehingga diharapkan aspek tersebut dapat benar-benar teraktualkan ke dalam diri peserta didik. Bahkan religiusitas masuk ke dalam sembilan belas nilai karakter yang didorong oleh Kurtilas (K13).

Langkah-langkah ini sebenarnya dapat dianggap sebagai suatu upaya positif penumbuhan kesadaran hidup di bawah bimbingan Ilahi di mana salah satu tujuannya ialah supaya kelak mereka dapat menjadi manusia dewasa yang memang di satu sisi telah diberikan kebebasan untuk bertindak, tetapi di sisi lain perlu bertanggung jawab atas kebebasan yang dipilihnya di mana diharapkan dapat senantiasa menapak di jalan yang diridai Tuhan. Menyadari pula bahwa segala hal yang dimilikinya hanyalah titipan yang perlu difungsikan atau digunakan sebagaiamana kehendak pemilik aslinya (Tuhan).

Di sini penulis tidak hendak untuk menjustifikasi kesalahan pada satu pihak tertentu, karena sangat mungkin bahwa persoalan ini memiliki sekian banyak faktor, yang di antaranya ialah hasrat ingin mendapatkan perhatian dari khalayak. Ini banyak terjadi di media sosial, khususnya Instagram, di mana orang berlomba-lomba untuk tampil mewah (glamor) dan bergaya hidup hedonis atau konsumtif. 

Tekanan-tekanan ini seringkali membuat mereka akhirnya mencari jalan pintas untuk memeroleh uang dan akhirnya terjebak ke dalam tindakan terlarang (dalam kacamata agama). Dalam hal ini para pendidik agaknya perlu menggencarkan kembali pemahaman yang mendalam kepada siswanya bahwa kemuliaan manusia bukanlah dilihat dari seberapa indah dan menarik fisik ataupun atribut yang dikenakannya, melainkan keindahan batinlah yang terus kekal menghiasi dirinya.


sumber gambar: merdeka.com

Di pergantian tahun 2019 banyak kalangan yang beramai-ramai mempropagandakan resolusi menuju perubahan yang lebih baik, tetapi sayangnya kenyataan dalam tindakan tidak selalu berbanding lurus dengan idealisme (pemahaman). Di malam puncak pergantian tahun baru, DKI Jakarta menyumbang sampah hingga mencapai 375 ton. Jumlah yang jelas sungguh fantastis. Lainnya, terdapat sekitar 4 ton sampah terpapar di Pantai Parangtritis, Bantul. Kalau diakumulasikan, pada malam itu ada 300 ton sampah di Bali dan Bandung. Untungnya pasukan pembersih Jakarta segera bertindak cepat (Opini.id, 02/01/2018) begitu pula dengan Pemkot Bandung yang dengan lihai memobilisasi massa untuk membersihkan Bandung dengan Gerakan Pungut Sampah.

Di lingkup yang lebih kecil, khususnya di dalam dunia pendidikan, bisa dikatakan faktanya tidak akan jauh berbeda. Murid-murid di Indonesia masih sangat minim peka lingkungan, terutama berkenaan dengan sampah yang mereka hasilkan. Tidak jarang didapati ketika mereka jajan, baik di kantin dalam sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, sampahnya akan dibuang sembarangan. Ironinya, ketidaksadaran mengenai pentingnya menjaga lingkungan pada diri para siswa ternyata bukanlah sesuatu yang aneh atau berdiri sendiri, pasalnya ini diakibatkan oleh tidak adanya teladan yang layak ditiru. Toh orang dewasa, dalam hal ini adalah orang tua maupun guru, seringkali luput dalam memerhatikan lingkungannya. Penulis sendiri masih suka melihat guru, yang seharusnya bisa berada di garda depan untuk memberi contoh yang baik, membuang sampah, baik dalam seminar maupun dalam kesehariannya, sembarangan.

Tentu saja kita tidak menginginkan keadaan ini terus berlanjut. Perlu ada kesadaran massal mengenai pentingnya melestarikan lingkungan, dan agaknya momen peringatan Gerakan Menanam Pohon yang jatuh pada setiap tanggal 10 Januari ini cocok dijadikan sebagai batu pijakan refleksi jika memang kita hendak benar-benar menginginkan revolusi mental.

Setidaknya ada beberapa hal yang dapat dilakukan, seperti, pertama, mengintegrasikan pesan kecintaan pada lingkungan di setiap mata pelajaran. Karena memang sejatinya manusia dan alam adalah dua entitas yang tidak bisa terpisah, maka tentu saja keduanya saling membutuhkan. Bahkan upaya memelihara alam berarti memelihara keberlangsungan hidup umat manusia. Selain itu, baik pula jika pembelajaran di sekolah bisa mencapai level C6 (mencipta) sehingga siswa dapat dirangsang untuk menciptakan sesuatu produk pemelihara lingkungan, atau setidaknya suatu produk yang ramah terhadap lingkungan. Lebih lanjut, cemerlang pula seandainya pembelajaran menekankan aspek keterampilan merawat lingkungan.

Kedua, karena sekolah memiliki hak preogatif utuk membuat aturan, maka sebenarnya kesempatan ini dapat dimanfaatkan dengan membuat aturan-aturan, baik yang sifatnya tertulis maupun kultural yang tentunya perlu dijalankan dan dievaluasi dengan serius, tentang pemeliharaan lingkungan. Awalnya memang berat, tetapi jika terus dibiasakan secara konsisten, dengan guru sebagai suri teladannya, maka penulis yakin bahwa lambat-laun hasilnya akan terlihat. Ketiga, untuk menyempurnakan dua upaya ini, maka pihak sekolah perlu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan orang tua murid, yang sebenarnya secara tidak langsung pun akan memiliki efek membelajarkan mereka (orang tua) agar lebih peka pada lingkungan. Jenis kegiatannya dapat berupa pengontrolan. Bisa pula berupa aktivitas-aktivitas penugasan bersifat sosio-lingkungan di mana anak dapat turut berkontribusi terhadap aneka persoalan yang ada di lingkungannya.  


* Pernah dimuat di Harian Umum Pikiran Rakyat pada 10/01/2018

sumber gambar: netralnews.com

Ketika kurikulum pendidikan kita (K13) menganjurkan para pendidik untuk mengajar pola berpikir kritis kepada para siswa, saya pribadi senang, bahkan menyambutnya dengan begitu antusias. 

Betapa tidak, sedari berada di bangku kuliah, saya menyadari bahwa salah satu akar penyebab mengapa Islam masih saja berada di posisi inferior ialah karena masih senang menganut narasi-narasi keagamaan yang taken for granted. Sewaktu ada seseorang yang mencoba untuk mempertanyakannya kembali, langsung dianggap, atau setidaknya dicurigai, sebagai bentuk “penyimpangan”. Ini bukan sekadar isapan jempol, melainkan benar-benar saya rasakan secara langsung.

Pernah saya mengajar di salah satu sekolah yang katanya unggulan di kota Bandung, di sela-sela pelajaran, untuk menggugah daya kritis, saya melempar satu pertanyaan kepada seisi kelas mengenai apa itu Islam. Tak menyangka ternyata jawaban dari mereka beragam. Saya coba terus untuk membuat mereka dapat berpikir lebih mendalam, berdialektika, mempertanyakan keotentikan dan dasar argumen ucapan mereka. Kelas jadi begitu dinamis karena saya enggan memberikan jawaban tapi terus berusaha menggali. 

Karena belum menghasilkan jawaban akhir, saya pinta mereka untuk memikirkannya di rumah, cari di buku-buku atau referensi apa pun. Mengapa demikian, ini agar mereka tidak sekadar menjadi seseorang yang beragama secara turunan, atau setidaknya dapat memahami garis besar agama yang dianutnya dengan penuh kesadaran. 

Sayang seribu sayang, upaya ini sepertinya tidak dipahami secara positif oleh sebagian dari mereka. Ada di antara mereka, entah siapa, yang mengadukan “keanehan” saya dalam mengajar ini ke guru senior. Saya ditegur dan dianjurkan supaya untuk melakukan yang “wajar-wajar” saja. 

Itu yang pertama, peristiwa yang mirip-mirip berlanjut di tempat lain, maksud saya ialah di sekolah yang lain, dengan itensitas yang jauh lebih ekstrem. Saat itu materi pokoknya ialah tentang toleransi. Demi menumbuhkan rasa kritis, saya menyajikan beberapa video yang—memang sih menurut kalangan umum—bisa dianggap sensitif atau kontroversial, tapi bagi saya ini perlu disampaikan jika Indonesia mau berbenah. 

Yang pertama saya memutar video kerjasama sosial antar umat beragama (Islam-Kristen) dalam bentuk pelayanan sosial. Bagi saya, baik selaku muslim maupun pendidik, perbedaan agama bukan untuk saling berdiri masing-masing, atau bahkan untuk saling mencurigai. Tapi toh kenyataannya saat ini dua hal yang saya sebut semakin menguat. Disintegrasi melonjak tajam. Maka menurut saya, wajar jika video ini perlu dikedepankan supaya siswa, yang akan menjadi generasi penerus sekaligus hidup di era multikultural dan globalisasi yang semakin tak tersekat, dapat bersikap kooperatif dengan siapa pun, tanpa memandang latar belakangnya. 

Video kedua saya memutar liputan kejadian demonstrasi kalangan Yahudi Amerika, yang di dalamnya termasuk para rabi, atas tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh pemerintah Israel kepada rakyat Palestisna, suatu berita yang mungkin hampir tidak pernah diketahui secara luas. Bagaimana mungkin orang Yahudi vs Yahudi. Tapi inilah yang ingin saya perkenalkan kepada para siswa saya, bahwa manusia itu beragam, tidak monolitik. Akan selalu ada Yahudi yang zalim dan tetapi ada pula yang tidak, yang tentunya berlaku pula terhadap seluruh penganut agama, tanpa terkecuali Islam. 

Yang terakhir, saya menunjukkan video dokumenter terkenal Imam Ashafa (Islam) dan Pastur James (Kristen) yang awalnya saling benci tetapi akhirnya bisa berdamai bahkan di kemudian hari secara gencar mempromosikan perdamaian antara Islam dan Kristen, khususnya di Nigeria (yang penasaran bisa cari di youtube), tanpa harus menggadaikan iman masing-masing. 

Tidak seperti dengan kasus yang pertama, di materi ini para siswa tidak terlihat dinamis (dalam diskusi kelompok), semua berjalan biasa-biasa saja, mungkin karena di satu sisi mereka merasa aneh (bahkan mungkin bertentangan dengan keyakinan awal mereka) dengan materi ini padahal di sisi lain mereka juga tidak berani mengutarakan ketidaksetujuannya di kelas, sehingga, sekali lagi saya harus berurusan dengan guru senior, bahkan kepala sekolah, dan bahkan berlanjut ke pemilik sekolahnya.

 “Kalau dibiarkan, mungkin bapak [maksudnya adalah saya] akan melangkah lebih jauh, seperti mengajak para siswa melakukan kunjungan ke rumah-rumah ibadah agama lain.”  Ucapnya ketika sedang berbicara serius kepada saya.

Alhasil, setelah bertemu dengan pihak-pihak sekolah yang terkait, saya ditegur dan menghasilkan keputusan yang saya interpretasikan sebagai pemberian “kartu kuning”. Sebenarnya bukan hanya karena materi itu saja, tetapi juga materi-materi lain yang saya ajar, yang menurut mereka bertentangan dengan pemahaman mainstream, salah satunya ialah tentang takdir (qada dan qadar). 

Setelah berpikir atas semua kejadian beruntun ini, saya baru sadar bahwa untuk pelajaran apa pun, kita boleh kritis, tetapi tidak untuk pelajaran agama Islam. Kita harus mengimani apa-apa yang sudah kita terima, baik dari orang tua, ustaz, atau yang lainnya, tanpa boleh dipertanyakan kembali, tanpa boleh diragukan, dan tanpa boleh diubah-ubah lagi. 

Uniknya, bukan hanya siswa yang tidak bisa menerima hal ini, tetapi juga orang-orang dewasa, baik itu guru (meski tidak semua) maupun orang tua siswa. Yang terakhir disebut ini akan segera saya bahas secara singkat di paragraf di bawah. 

Dulu siswa dan orang tua memiliki sikap yang begitu hormat (respect) kepada sekolah dan guru, sesuatu yang ternyata masih dipelihara di Australia (menurut pengalaman home stay salah seorang teman), tapi sekarang pola itu mulai bergeser, para orang tua siswa menjadi kurang respek bahkan lebih jauh bisa sampai tahap merasa superior. 

Saat ini sangat mudah bagi mereka untuk “mengguncang” nama baik sekolah, tinggal share keluhan di grup orang tua siswa atau media sosial pribadinya, kasih bumbu-bumbu provokasi, jadilah framing negatif, padahal belum tentu mereka telah mengetahui duduk perkaranya dengan baik. Sekolah kelabakan, akhirnya mau tidak mau perlu mengambil klarifikasi atau bahkan keputusan yang memberatkan pihak yang dianggap “pelaku”. Kita bisa melihat di lapangan di mana sekolah tidak bisa lagi melindungi pegawai atau guru-gurunya demi menjaga nama baik sekolah.    

Refleksi Personal
Salah satu pertanyaan terbesar saya adalah apakah, sekali lagi apakah (harus) sama pemahaman keagamaan antara orang yang memiliki latar belakang pendidikan keagamaan dengan siswa atau orang tua siswa atau guru (mungkin juga kepala sekolah) yang tidak memiliki latar belakang agama? Atau mungkin pertanyaannya diubah, apakah harus sama kerangka pembawaan semua guru agama, ketika mengajar? Tentu saja tidak. 

Toh secara pribadi pun saya tidak pernah memaksa siswa untuk berpaham yang sama dengan saya. Yang saya lakukan ialah, supaya mereka dapat berpikir kritis terhadap apa yang telah mereka yakini, apakah keyakinan tersebut benar-benar valid atau malah sebaliknya, masih dibangun dengan argumen yang rapuh? 

Apakah saat ini peran guru agama hanya untuk sebagai agen “penguatan” dan “penegasan” atas pemahaman yang telah dimiliki oleh siswa dan orang tuanya? Jadi, guru tidak lagi sebagai sumber ilmu atau tokoh fasilitator melainkan sekadar mengatakan “ya, kalian sudah benar” kepada apa-apa yang telah sebelumnya dipahami oleh siswa mereka?

Jika demikian, buat apa saya serius kuliah, harusnya santai-santai aja, toh pemahaman kami ujung-ujungnya harus disesuaikan dengan pemahaman siswa dan orang tuanya, atau pemilik sekolah (yayasan).  

Jujur, ketika kuliah saya begitu serius dalam belajar (kecuali untuk mata kuliah Bahasa Arab, maaf), mengerjakan mayoritas tugas dengan upaya maksimal, dan saya sangat senang karena kultur di kampus waktu itu sangat memberi ruang untuk berpikir kritis, saya selalu aktif bertanya, menanggapi, membantah. 

Di tambah lagi, saya sangat suka membaca buku. Bahkan dua tahun setelah lulus kuliah pun (maksudnya sampai hari ini) saya masih terus membaca. Buku yang saya baca pun bukan buku abal-abal—yang sekarang banyak menjamur yang sekadar mempercantik wajahnya saja (cover)—di mana mayoritasnya adalah karangan para ulama atau cendekiawan muslim yang begitu dihormati dalam bidang keilmuwannya. Jadi, mereka bukan hanya orang pintar, tetapi kira-kira yang terpintar di antara yang berilmu. Apa yang saya utarakan di kelas, tiada lain semangatnya begitu seirama dengan grand design pemahaman keagamaan mereka. Saya hanyalah perantara mereka, tidak kurang tidak lebih. 

Tetapi beginilah yang saya alami, makanya jujur, saya agak galau ketika berprofesi sebagai guru dalam artian pengajar di tempat-tempat formal seperti sekolah, karena sering mental, entah oleh guru senior, pihak sekolah, maupun muridnya sendiri. 

Ini berbeda ketika saya sekadar menjadi pengisi kajian-kajian yang sifatnya informal. Selain lebih fleksibel, tidak terikat oleh sistem-sistem yang kaku, atau penghalang-penghalang yang sifatnya struktural. 

sumber gambar: gurunya-galau.blogspot.com