korupsi-Korupsi di Sekolah


Beberapa hari yang lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Bidakara, Jakarta. Di kesempatan tersebut, dalam rangka mengisi peringatan momentum tahunan internasional yang diinsiasi oleh Badan PBB sejak 9 Desember 2003, presiden mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk merefleksikan sekaligus melanjutkan gerakan anti korupsi di tempatnya masing-masing. Jelas, anjuran ini sangat tepat sasaran, karena korupsi bukan hanya bisa dilakukan oleh kalangan elite, baik dari pihak pemerintah maupun swasta, melainkan juga oleh masyarakat akar rumput, termasuk dari elemen-elemen pendidikan, khususnya pendidik dan siswa-siswanya.

Kita boleh saja kesal oleh ulah para pejabat yang melakukan korupsi, tetapi sebenarnya persoalan ini pun menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan, sebab tentu saja mereka semua adalah orang-orang yang pernah mengenyam bangku sekolah. Pertanyaan yang mencuat ialah aktivitas apa yang sesungguhnya mereka lakukan selama bersekolah sehingga di masa dewasanya mempermalukan bangsa dan negaranya. Jika ditinjau dengan hati yang lapang, kita akan mendapati bahwa salah satu penyebab maraknya korupsi yang menjerat bangsa Indonesia adalah berkat pembiaran tindakan-tindakan koruptif di sekolah. 

Beberapa contoh tindakan tersebut ialah, pembiaran aktivitas mencontek. Karena korupsi bukan hanya persoalan pengambil-alihan keuangan tetapi termasuk segala hal yang mengindikasikan “pencurian” sesuatu yang bukan haknya, maka mencontek bisa dikatakan sebagai tindakan korupsi ide. Sayangnya masih banyak sekolah yang menolerir tindakan ini, baik karena merasa kasihan jika siswa mendapat nilai yang kecil, malas mengadakan remediasi, atau disebabkan karakter guru yang kurang tegas ketika melihat kerurangan.

Benih-benih tindakan koruptif lainnya adalah datang terlambat, suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi waktu. Karena sekolah kurang dapat memberikan efek jera atau peraturan yang tegas terhadap siswa-siswanya yang datang telat maka wajar jika ada siswa yang bergeming, bahkan terus-menerus mempraktikkannya hingga masa kelulusan. Di dalam aspek lain, masih banyak sekolah yang “membiarkan” siswanya telat mengumpulkan tugas, kabur dari sekolah di jam pelajaran, atau tidak bekerjasama saat sesi diskusi kelompok.

Bentuk-bentuk pembiaran ini tampaknya bukanlah sesuatu yang terlahir apa adanya, dan sangat mungkin memiliki keterkaitan yang relatif sama dengan tindakan si guru yang juga, baik secara langsung maupun tidak, telah membiarkan dirinya melakukan tindakan-tindakan koruptif. Sebagian tindakan tersebut dapat termanifestasi ke dalam berbagai modus, seperti mengatrol nilai siswa. Biasanya ada dua tipe siswa yang nilainya dipermainkan, pertama ialah yang cerdas supaya mereka dapat masuk ke sekolah selanjutnya yang dianggap favorit, sedang yang kedua adalah siswa yang belum memenuhi nilai standar, karena tidak mau dirumitkan oleh sistem administrasi pendidikan yang menginginkan semua siswa harus bernilai setidaknya sejajar dengan nilai KKM atau rata-rata yang telah disepakati. Tindakan koruptif lainnya yang masih banyak dilakukan oleh para guru, seperti mengomersialisasi tugas untuk kepentingan pribadinya, datang telat, dan mengorupsi waktu ketika sedang mengajar.

Inilah yang perlu mendapat perhatian bersama, karena korupsi di Indonesia tidak akan hilang jika tidak dipangkas dari hulunya (sekolah). Oleh karena itu, sekolah mutlak menjadi agen pertama yang perlu melakukan refleksi dan rekonstruksi besar-besaran mengenai apa yang seharusnya ingin dibentuk dari seorang manusia, apakah sekadar kecerdasannya ataukah harus diiringi dengan karakternya. Di sinilah diperlukan integrasi antara kecerdasan intelegensi, emosional, dan spiritual.  


sumber gambar: merdeka.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar