Mengkritisi Tes CPNS

Setelah lolos tahap pertama berupa seleksi administrasi, para peserta CPNS memasuki tahap kedua, yakni ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Sebagian kementerian seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahkan telah merampungkan tes SKD untuk wilayah Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung.

Walaupun kita patut mengapresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut yang berjalan dengan lancar dan tertib, tetapi harus diakui bahwa banyak di antara peserta yang mengeluhkan tes seleksi pada tahap kedua ini. Hal ini selain karena menggugurkan puluhan ribu peserta sebab nilai yang diraih kurang dari standar minimal yang telah ditentukan, namun juga berdasarkan atas jenis tes yang diujikan yang dirasa memiliki kelemahan yang mendasar khususnya pada Tes Kepribadian (TKP).

Setidaknya ada dua alasan mengapa ujian TKP bermasalah dalam hal perekrutan CPNS. Pertama, berbeda dengan jenis soal SKD lainnya, yakni Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan Tes Intelegensi Umum (TIU), TKP tidak memiliki sisi kebenaran yang objektif sebab jenis tes ini masuk dalam wilayah etika yang berdimensi baik-buruk, bukan ranah logika (benar-salah).

Maka dari itu, sebenarnya pemeringkatan (ranking) dengan menggunakan skala 1-5 selain merupakan bentuk simplikasi besar-besaran, juga merupakan suatu penilaian yang gegabah. Siapa yang bisa menentukan bahwa memilih sikap A lebih baik atau mulia dibanding dengan memilih sikap B, apalagi persoalan sikap sangatlah bersifat kontekstual dan kondisional.

Siapa yang bisa menentukan bahwa untuk menjadi seorang supervisi yang ideal adalah mereka yang belajar mandiri mengenai teori-teori kepemimipinan melalui buku, dan bukan malah melalui diskusi dengan para kolega senior atau dengan menyarankan diselenggarakannya pelatihan secara berkala.

Dalam contoh yang lain, siapa yang bisa menentukan kalau makan secara terbuka—meski sudah izin karena dalam keadaan yang begitu lapar—di hadapan orang yang sedang berpuasa lebih buruk dibandingkan memilih makan di tempat sepi. Jelas bahwa soal-soal dari TKP tidak akan bisa menggambarkan realita yang serba kompleks dan unik.

Kelemahan kedua yakni, kalau memang tujuan dari tes TKP ini agar dapat mengetahui kemungkinan karakter seseorang supaya dapat selaras atau cocok dengan ideal yang diinginkan, maka jelas bahwa tes ini telah gagal sedari awal.

Pada kenyataannya si penjawab soal tidak akan menjawab sesuai dengan apa yang dikehendakinya melainkan apa yang menurutnya dikehendaki oleh teks tersebut atau si pembuat soal. Bagaimana mungkin ia memilih, misalnya, sikap cemas ketika menghadapi tantangan jika ada opsi untuk bersikap optimis. Mereka telah mengetahui bahwa opsi optimis akan lebih disenangi oleh pembuat soal dibanding memilih sikap cemas. Tetapi apakah pada kenyataanya mereka akan memilih sikap optimis jika kejadian tersebut benar-benar menimpanya, hal tersebut tidak bisa ditentukan sebelumnya.

Sebenarnya dalam mengatasi kerumitan mengetahui kepribadian seseorang, beberapa perusahaan atau institusi di luar negeri telah melakukan cara-cara seleksi yang unik, seperti mengamati status di media sosialnya. Apakah, misalnya, orang tersebut suka menyebarkan konten negatif, berita hoax, mengumbar aib, atau sebaliknya malah suka menyebar konten positif.

Ada juga perusahaan yang menelepon beberapa tetangga atau kolega si calon pegawai. Jika kebanyakan beranggapan bahwa si calon pegawai memiliki kepribadian yang baik maka perusahaan akan mempertimbangkannya. Bisa jadi rumit jika cara-cara ini dilakukan dalam perekrutan CPNS, tetapi itulah sebenarnya kesulitan yang logis jika memang ingin mengetahui kepribadian seseorang. Kalau cara ini mustahil diterapkan, alternatifnya tinggal dua, hilangkan saja tes kepribadian itu atau cari jenis tes lain yang memang mendekati kebenaran keobjektifan dalam menilai kepribadian seseorang.
*pernah dimuat di Harian Umum Radar Bekasi
sumber gambar: makassar.tribunnews.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar