Memikirkan Pendidikan Siaga Bencana


Belum lagi selesai berduka atas peristiwa gempa bumi yang menimpa Lombok akhir Juli lalu yang menurut data terbaru hingga menelan 564 jiwa, Indonesia kembali berkabung atas fenomena alam yang merenggut nyawa ratusan umat manusia. Kali ini terjadi di berbagai tempat di wilayah Sulawesi Tengah, seperti Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong, yang diterjang gempa bumi berkekuatan 7.4 SR disertai tsunami. Supoto Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengungkapkan bahwa setidaknya sampai hari minggu telah tercatat ada sekitar 832 orang meninggal dunia (kompas.com, 1/10/18). 
Hartuti mengungkapkan, sebagaimana yang dikutip oleh Andi Ardianto dalam artikelnya yang berjudul Pendidikan Gempa di Sekolah, bahwa fenomena alam yang sering terjadi di Indonesia, termasuk gempa bumi, dikarenakan posisinya yang terletak di jalur pertemuan tiga lempeng dunia, yakni lempeng Indo Australia, lempeng Aurasia, dan lempeng Asia Pasifik.

Sayangnya fakta geografis ini belum seluruhnya disadari atau diketahui oleh masyarakat, termasuk pemerintah, sehingga wajar jika dampak-dampak yang mengitarinya belum dapat diminimalisir secara maksimal. Bukan hanya fasilitas umum, harta dan surat berharga yang raib, melainkan juga nyawa-nyawa yang polos berjatuhan. Bahkan yang selamat pun akan dirundung trauma psikis dan yang paling rentan di antara mereka adalah para lansia, wanita hamil, serta anak-anak.  

Dua peristiwa akbar yang menimpa Indonesia di tahun 2018 ini sudah seharusnya bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh semua pihak sekaligus pembelajaran berharga agar bisa sama-sama menyumbangkan solusi terbaik ketika menghadapi bencana di kemudian hari, bukan lagi sekadar tanggap di pasca terjadinya bencana. Sebagaimana yang dikatakan oleh Gubernur Jawa Barat terpilih, Ridwan Kamil, sudah saatnya masyarakat Indonesia beradaptasi dengan realita geografis, dapat membudayakan tanggap bencana, menyiasati dan menghindarinya. 

Tentu saja pihak yang harus masif menanggulangi persoalan ini ialah pemerintah karena memang merekalah yang memiliki instrumen yang memadai beserta atribut regulasinya. Tidak ada salahnya jika Indonesia banyak belajar dari Negeri Sakura Jepang yang memang lebih berpengalaman dalam mengatasi hal ini. Di sisi lain pemerintah pun dapat memobilisasi seluruh lapisan masyarakat berskala nasional untuk dapat melakukan langkah-langkah kooperatif, mulai dari memberi pendidikan tanggap darurat, mitigasi bencana, dan melakukan upaya rekonstruksi (fisik dan psikis) bagi para korban. 

Betapapun demikian, media yang paling efektif untuk membangun kesadaran tanggap bencana ada di dunia pendidikan, khususnya sekolah. Beberapa hal praktis yang dapat dilakukan ialah, pertama, memasukkan pelajaran Pendidikan Siaga Bencana ke dalam kurikulum. Kementerian Riset dan Teknologi atau Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional sebenarnya sudah menerbitkan buku panduannya sehingga bisa langsung dirujuk ke sana. Implikasinya, sekolah perlu memiliki seorang guru atau setidaknya praktisi yang memang ahli dalam bidang tersebut sehingga pembelajaran tidak terkesan abstrak dan mengawang-awang. Upaya ini dapat disempurnakan dengan memasukkan materi pendidikan bencana ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, di mata pelajaran IPS misalnya. 

Kedua, melakukan simulasi atau pelatihan tanggap bencana secara rutin dan berkelanjutan. Dalam hal ini sekolah dapat menggandeng pihak-pihak yang memang memiliki fokus seirama, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD). Demikianlah beberapa hal yang perlu diperhatikan sehingga bencana yang akan datang dapat lebih diminimalisir.

* tulisan ini telah dimuat di Harian Umum Radar Bekasi pada edisi 5 Oktober 2018

sumber gambar: asset.kompas.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar