Membumikan Pendidikan Perdamaian


Memasuki perayaan tahunan Hari Perdamaian Internasional (21 September), banyak negara atau instansi, termasuk lembaga kependidikan, yang merayakannya dengan menggelar berbagai macam kegiatan bertajuk perdamaian, mulai dari kampanye positif hingga mengagendakan perlombaan karya tulis. 

Tetapi sayang, perayaan yang ada masih sangat bersifat seremonial. Layaknya peringatan hari-hari besar lain, satu dua hari pasca perayaan, pesan-pesan morilnya ikut menghilang bak ditelan waktu. Peristiwa-peristiwa yang merusak ikatan persaudaraan kembali terulang. 

Bahkan, banyak pengamat dan cendekiawan yang mengungkapkan bahwa telah terjadi aksi intoleransi dan kekerasan berbasis keagamaan maupun ras secara signifikan dalam rentang beberapa tahun belakangan ini. Ironinya, lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tonggak penyebaran perdamaian dan rasa saling menghormati tak jarang malah sering menjadi pelaku intoleransi.

Hasil riset Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta pada tahun 2016 lalu menguatkan dugaan tersebut. Diungkapkan bahwa banyak guru Pendididikan Agama Islam (PAI) di tingkat dasar maupun menengah yang cenderung memiliki paham eksklusif dan intoleran terhadap kelompok/paham yang berbeda dengannya. 

Juga, masih segar dalam ingatan kita bagaimana sikap intoleran yang ditunjukkan oleh salah satu sekolah di Kota Bekasi yang tega memecat seorang guru hanya karena berbeda pilihan politik berbasis keagamaan. Maka wajar jika sikap intoleransi tersebut tertular ke para peserta didik. Fakta-fakta mencengangkan lainnya dapat ditelusuri dalam laporan riset beberapa lembaga seperti Setara Institute, Wahid Foundation, dan PPIM UIN Jakarta. 

Tentu saja membiarkan benih-benih intoleransi berarti memupuk bom waktu yang siap meledak tanpa diduga-duga. Oleh karena itu, sekolah, sebuah wadah yang paling tepat dan efektif untuk mentransformasi seseorang, perlu melakukan beberapa tindakan serius jika perdamaian benar-benar hendak tercipta, dengan syarat primer adanya pengakuan bersama bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami darurat/krisis toleransi  yang tak perlu ditutup-tutupi. Ini penting, karena tanpa adanya pengakuan dengan tangan terbuka maka upaya apa pun yang diusahakan akan sering terganjal oleh penolakan-penolakan. 

Jika langkah awal ini dapat terlewati, maka sekolah sebaiknya segera melakukan refleksi dan evaluasi serius yang hasilnya bisa berupa proyek pendidikan perdamaian jangka panjang dan berkesinambungan, minimal dengan melibatkan lima buah elemen dasar, yakni sekolah (khususnya guru), siswa, pemerintah, lingkungan (orang tua maupun sosial), dan lembaga pendukung. 

Untuk para guru misalnya, karena sikap intoleransi dan kekerasan berasal dari stigma maupun prasangka, maka langkah efektif yang dapat mereduksi hal tersebut ialah dengan banyak membaca buku dari beragam perspektif. Setiap guru harus dapat memahami bahwa penghayatan akan persatuan di bawah naungan keberagaman adalah sesuatu yang esensi, bahkan niscaya. 

Selain itu, bagi sekolah swasta berbasis keagamaan harus berani membuka dirinya berinteraksi dengan sekolah swasta lain dalam rangka merajut persaudaraan lintas budaya, ras, suku, dan agama.
Dalam rangka memberikan pendidikan perdamaian yang aplikatif dan menyenangkan kepada siswa, alangkah lebih baiknya jika sekolah merangkul pihak Non-Govermental Organization (NGO) yang memiliki concern terhadap perdamaian seperti Peace Generation (PeaceGen) atau Young Interfaith Peacemaker Community (YIPC), sembari turut aktif dalam mengikuti program-program deradikalisasi yang dibuat oleh pemerintah setempat. Tak lupa, kegiatan yang dilakukan harus pula mengikutsertakan orang tua siswa dan lingkungan sekolah, supaya budaya perdamaian dapat terintegrasi ke semua pihak dan bhineka tunggal ika tidak lagi sekadar semboyan melainkan teraktual dalam kehidupan sehari-hari. 

sumber gambar:krisdasomerpes.files.wordpress.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar