Guru Memberantas Buta Aksara

Menjelang Hari Aksara Internasional yang biasa diperingati setiap tanggal 8 September, sudah sepatutnya kita, selaku para pendidik, kembali menghadirkan refleksi konstruktif, mengamati realita buta aksara yang terjadi di negeri ini sembari kemudian mencoba turut serta untuk memberantasnya.

Meskipun Badan Pusat Statistik  (BPS) serta Pusat Data dan Statistik Pendidik dan Kebudayaan melaporkan bahwa di tahun 2016 penduduk Indonesia telah berhasil diberaksarakan hingga mencapai 97.93% tetapi masih terdapat begitu banyak anak negeri yang mengalami buta aksara yang jumlahnya mencapai 3.4 juta jiwa dengan urutan pertama diduduki oleh Provinsi Papua sebanyak 28%.

Bahkan Jawa Tengah dan Jawa Timur terkategorikan sebagai dua provinsi yang memiliki angka buta huruf di atas angka nasional (Kemendikbud.go.id). Adapun Jawa Barat memiliki selisih yang tak beda jauh dengan angka buta huruf di Jawa Tengah. 

Data di atas pun sebenarnya perlu dipertanyakan lebih lanjut, apakah penduduk yang sudah diklasifikasikan aman buta aksara telah memenuhi standar melek aksara? Sebab sebagaimana yang dipaparkan oleh UNESCO bahwa yang dimaksud melek aksara tidak sekadar bisa membaca atau menulis melainkan juga berkemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengomunikasikan, dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat dalam bahan-bahan cetak dan tulisan di berbagai situasi.

Hal ini senada dengan apa yang pernah disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, saat menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Aksara Internasional tahun lalu di Gedung Olah Raga Ewangga, Kabupaten Kuningan, bahwa persoalan buta huruf bukan hanya pada ketidakmampuan membaca, menulis, atau menghitung, melainkan juga mengenai keterkaitannya dengan esensi dan manfaat terhadap seluruh kegiatan tersebut terhadap masyarakat (Pikiran-rakyat.com). 

Oleh karena itu, para guru yang tugas utamanya ialah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea keempat UUD 1945, perlu membantu pemerintah dalam upaya-upaya pemberantasan buta huruf.

Beberapa hal yang bisa dilakukan ialah, pertama, harus menjadi change maker di lingkungan masyarakatnya. Sudah menjadi tanggung jawab moril bahwa seorang guru tidak hanya berperan sebagai pendidik di sekolah atau institusi formal, tetapi mereka pun harus melebarkan sayapnya di lingkungan masyarakat, menjadi arus penggerak bangsa menuju peradaban yang mulia.

Selain itu, para guru harus memiliki semangat empati yang besar yang teraktualkan pada tindakan-tindakan mulia seperti memberi pendidikan aksara terhadap masyarakat yang belum berkesempatan mengeyam pendidikan di sekolah formal. Langkah ini dapat dilakukan dengan menggandeng para relawan, baik dari kalangan mahasiswa, pelajar sekolah, maupun aktivis sosial.

Melek aksara jelas merupakan suatu komponen penting agar perabadan bisa maju yang tanpanya maka negara hanya akan menghasilkan segala hal yang sifatnya destruktif, seperti kebodohan dan kemiskinan. Merebaknya hoaks yang belakangan terjadi di Indonesia adalah satu satu indikator betapa lemahnya keterampilan aksara atau literasi yang dimiliki oleh masyarakat. Ruang kosong inilah yang perlu diisi oleh para guru.

Kedua, ialah dengan membuat budaya literasi di sekolah. Program membaca dan menulis perlu dimaksimalkan dalam rangka menjaga dan meningkatkan melek aksara. Bukan hanya untuk siswa melainkan juga bagi para guru sehingga tercipta suasana atau iklim literasi yang kuat. 

Akhirnya, dengan melakukan dua langkah ini maka penulis meyakini bahwa indeks buta huruf di Indonesia akan semakin mengecil, dan cita-cita luhur yang tertancap erat dalam spirit pancasila, khususnya pada sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, akan semakin membumi.

*tulisan ini pernah dimuat di Forum Guru, Pikiran Rakyat, 5 September 2018

sumber gambar: news.okezone.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar