CPNS vs Kesejahteraan Guru

Beberapa hari belakangan secara berturut-turut seluruh media, baik cetak maupun online, membahas seputar CPNS dengan segala pernak-perniknya, termasuk soal keberatan beberapa pihak atas persyaratan batas umur.

Sikap media ini bisa dikatakan merupakan miniatur atau representasi dari apa yang terjadi di masyarakat yang sedang ramai memperbincangkan atau mempersiapkan diri untuk mendaftar CPNS. Bahkan di salah satu grup WhatsApp penulis, yang notabene anggotanya adalah para lulusan kependidikan, mendadak heboh dan dipenuhi dengan informasi maupun pertanyaan seputar CPNS.

Dari fakta ini agaknya kita dapat menaksir bahwa posisi PNS masih menjadi primadona di hati masyarakat Indonesia, termasuk bagi para guru honorer. Sebagian alasannya, selain karena jumlah honor yang lumayan, mereka juga akan mendapat berbagai macam dana tambahan, dan tentu saja adanya harapan besar terhadap tunjangan di hari tua (pesangon).

Dari sini pula terkesan bahwa, baik secara implisit maupun eksplisit, mereka belum mendapatkan kesejahteraan dari pekerjaan yang saat ini mereka lakukan.

Betapa tidak, sampai hari ini pun para guru honorer, dengan tuntutan kewajiban kerja yang serupa dengan guru tetap/PNS, belum bisa memperoleh haknya secara memadai. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Asep Rudi (“PR”, 23Agustus 2018) guru honorer hanya dibayar dengan sebanyak jumlah jam mengajar selama satu minggu efektif, sedangkan tiga minggu berikutnya merupakan pengabdian, alias tidak dihitung.

Tak perlu jauh-jauh, sebelum mengajar di tempat yang sekarang, penulis pernah mendapat honor yang jauh di bawah kebutuhan primer untuk satu orang. Pun demikian pengalaman yang dialami oleh teman-teman penulis yang sampai di tahun ini masih mendapat honor di bawah nominal satu juta. Jelas, sangat tidak sebanding dengan energi dan pikiran yang telah dikerahkan, baik sebelum maupun saat menjadi guru.

Jika keadaan ini dibiarkan berlarut-larut, maka tujuan pendidikan, sesuatu yang ujung tombaknya keberhasilannya dipegang oleh peran para guru, hanya akan menjadi mimpi di siang bolong.

Oleh karena itu, setidaknya ada beberapa kiat yang perlu diperhatikan agar persoalan yang berlarut-larut ini dapat terentaskan. Pertama, harus ada upaya yang masif dan terstruktur untuk bisa memberi penyadaran, baik terhadap pemerintah maupun institusi/masyarakat, perihal pentingnya memuliakan seorang guru. Meskipun jasa-jasanya tak akan pernah bisa terbalaskan, tetapi uang bensin dan uang makan adalah sesuatu yang sangat mungkin untuk dibayar.

Mengenai hal ini kita dapat belajar dari beberapa negara yang begitu memuliakan guru, sebagaimana yang diungkapkan oleh Gelar Riksa di dalam esainya yang berjudul Menakar Kembali Kata Guru, bahwa Finlandia dan Islandia merupakan salah dua negara yang memuliakan profesi guru, posisinya sejajar dengan profesi dokter dan teknisi di Indonesia. Penyematan Finlandia sebagai negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia tentu saja salah satu dampak dari penghormatan mereka kepada guru.

Kedua, bukan hanya pemerintah melainkan juga pihak swasta (yayasan kependidikan) di mana para guru mengabdi wajib memberikan upah yang manusiawi sehingga mereka bisa bekerja secara optimal. Mereka harus mempertimbangkan jenjang karir dan keberlangsungan hidup keluarganya, termasuk masa depannya, sebab yang terjadi di lapangan masih banyak sekolah swasta yang melanggar peraturan dengan tetap menggantungkan (tidak memberi kepastian) status guru honorernya meski ia sudah mengabdi selama tiga tahun lamanya. Dengan kata lain, tidak diangkat sebagai pegawai tetap.

* tulisan ini telah dimuat di Harian Umum Radar Bekasi edisi 27 September 2018

sumber gambar: suarakalbar.fajar.co.id

Tidak ada komentar:

Posting Komentar