Polarisasi di Tahun Politik

M. Robby Karman

Akhir-akhir ini istilah “tahun politik” semakin populer di tengah masyarakat. Tahun 2018 dan 2019 layak disebut tahun politik, karena dalam tahun-tahun ini diselenggarakan prosesi suksesi kepemimpinan politik di Indonesia. Pada tahun 2018 akan dilaksanakan 171 pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Sementara pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) dilaksanakan pada tahun 2019. Momentum suksesi kepemimpinan tersebut adalah sesuatu yang niscaya dalam sebuah negara demokratis.

Dalam pelaksanaannya, prosesi pemilihan umum di dalam negeri cukup kondusif dan lancar. Hal ini membuat beberapa negara ingin belajar tentang penyelenggaraan pemilu kepada Indonesia. Walaupun begitu politik uang dan kecurangan masih menjadi musuh bagi demokrasi di negeri ini. Selain itu, persaingan antar pasangan calon rentan menciptakan polarisasi di tengah masyarakat. Polarisasi pemilih dapat dilihat pasca pilpres tahun 2014.

Perdebatan bahkan permusuhan antara pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pilpres 2014 masih berlanjut sampai hari ini. Media sosial menjadi sarana efektif untuk penyebaran gagasan oleh pihak-pihak yang berkonflik tersebut. Pemilih presiden Jokowi pada pemilu lalu menjadi pendukung kebijakan pemerintah. Sebaliknya pemilih lawannya menjadi pengkritik dari kebijakan pemerintah.

Dialektika yang terjadi antara pecinta dan pembenci seringkali melahirkan sikap tidak proporsional. Gejala ini ditandai dengan lahirnya sebutan-sebutan hinaan berupa nama binatang. Kelompok pro pemerintah dijuluki cebong oleh kelompok kontra pemerintah. Sebaliknya kelompok kontra pemerintah dijuluki kampret oleh kelompok pemerintah. Dalam ilmu logika hal ini disebut argumentum ad hominem, menjawab argumen lawan dengan menyerang personalnya. Hal ini merupakan sebuah sesat fikir yang membuat sebuah perdebatan menjadi tidak berkualitas.

Sentimen suku, ras, agama dan antargolongan seringkali membuat polarisasi politik semakin tajam. Hal ini mengancam kebhinekaan bangsa jika dibiarkan menyebar. Oleh karena itu baru-baru ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar deklarasi bersama masyarakat sipil menolak politik uang dan penggunaan sentiment SARA dalam pilkada.

Alih-alih menjadi suri teladan, seringkali para elit politik juga menunjukan sikap yang serupa. Polarisasi politik justru dipelihara oleh beberapa politisi yang memang dapat mengambil manfaat dari hal tersebut. Hal ini terlihat dari substansi pernyataan yang sering dilempar kepada publik. Politisi lebih senang mengeluarkan pernyataan kontroversial dibanding dengan kritik yang berbobot. Pernyataan kontroversial dapat menarik lebih banyak respon masyarakat, namun kritik yang berbobot seringkali tak dipedulikan.

Polarisasi politik dalam bentuk adu gagasan dan persaingan sehat antar politisi dapat menjadi suplemen yang menyehatkan demokrasi. Yang menjadi masalah jika polarisasi politik tidak berisi gagasan, namun hanya ujaran kebencian. Berita bohong atau hoax juga menjadi senjata ampuh untuk menyerang lawan politik. Kondisi ini rawan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin memancing di air keruh.

Perlu kesadaran bersama dari seluruh eksponen bangsa guna menyikapi efek samping polarisasi politik. Pertama, hal yang harus ditekankan adalah komitmen kebangsaan yang harus dipelihara oleh seluruh elemen bangsa. Spirit kebangsaan perlu digelorakan untuk merangkai perbedaan menjadi sebuah kebajikan. Bila spirit kebangsaan ditinggalkan, lalu masing-masing golongan mengedepankan egonya, perpecahan bukan tak mungkin menjadi kenyataan. Tentu bukan berarti tak boleh ada perbedaan pandangan, namun perbedaan yang ada harus tetap dalam bingkai kebangsaan.

Bangsa Indonesia beruntung mempunyai pancasila sebagai dasar negara yang menjadi titik temu dari kemajemukan bangsa. Tentu saja pancasila sebagai cita-cita mulia belum sepenuhnya terwujud, oleh karena itu diperlukan persatuan dan perjuangan dari segenap bangsa untuk mewujudkannya. Muaranya tetap pada komitmen kebangsaan yang kita mesti pelihara bersama-sama.

Kedua, perlu upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat. Kemampuan literasi yang rendah membuat hoax mudah menyebar dengan cepat. Hoax yang paling mudah menyebar adalah soal isu-isu politik. Kemampuan literasi hari ini tidak cukup sekedar bisa membaca, menulis dan berhitung (calistung). Namun di era banjir informasi seperti sekarang ini, masyarakat perlu mempunyai kemampuan menyeleksi dan mengecek informasi yang diterima. Pendidikan literasi ini harus dimulai sejak dini dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Terakhir, para elit politik harus mencerdaskan masyarakat dengan argumen-argumen yang substantif dan berbobot. Provokasi yang tidak produktif harus dihindari walaupun dapat meningkatkan popularitas politisi tersebut. Politisi juga harus memberi suri teladan tentang bagaimana cara berbeda pendapat tanpa harus saling bermusuhan. Hal ini telah dicontohkan oleh para politisi terdahulu seperti Natsir dan Aidit. Dua tokoh ini dapat berseteru dalam ruang sidang namun akrab dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan ideologi tak menjadi halangan untuk tetap hidup rukun dan saling menghormati.

Sumber gambar: www.jawapos.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar